Pola Konflik yang Terjadi
Pasangan yang Dibentuk dari Kompromi Politik
Sebagian besar pasangan kepala daerah – wakil terbentuk bukan karena kesamaan visi, melainkan hasil kompromi antarpartai politik. Wakil sering kali diposisikan sebagai “tambahan elektoral” untuk memperkuat dukungan, bukan sebagai mitra kerja sejajar. Akibatnya, setelah terpilih, hubungan mudah pecah ketika kepentingan partai atau pribadi berbeda.
Wakil Kepala Daerah yang Dipinggirkan
Pola yang paling sering muncul adalah wakil tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Di Sidoarjo dan Tulungagung, wakil bupati mengaku tidak pernah diajak menentukan pejabat atau kebijakan strategis. Mereka hanya hadir secara simbolis, sehingga frustrasi menumpuk dan akhirnya meledak ke publik.
Konflik Anggaran dan Mutasi Pejabat
Persoalan anggaran menjadi titik sensitif. Di Blitar, ketegangan memuncak ketika Wakil Wali Kota memimpin demonstrasi menolak kebijakan anggaran. Di Jember, wakil bupati melaporkan bupatinya ke KPK karena dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Mutasi pejabat juga sering jadi pemicu, karena dianggap sebagai ajang bagi kepala daerah untuk mengonsolidasikan kekuasaan tanpa melibatkan wakil.
Eskalasi ke Ranah Publik dan Hukum
Konflik yang awalnya internal sering melebar ke ranah publik. Dinamika di Kota Blitar memperlihatkan bagaimana perselisihan bisa berubah menjadi demonstrasi terbuka. Jember dan Tulungagung menunjukkan eskalasi lebih serius, yakni laporan ke KPK dan OTT terhadap bupati.
Dampak Sistemik
Konflik semacam ini bukan hanya merugikan hubungan personal, tetapi juga mengganggu jalannya pemerintahan. Program pembangunan tersendat, birokrasi bingung, dan masyarakat kehilangan kepercayaan. Pada akhirnya, pecah kongsi kepala daerah – wakil menjadi cermin rapuhnya sistem pilkada langsung yang belum mampu memastikan harmoni di tingkat eksekutif daerah.
Timeline Konflik Kepala Daerah–Wakil di Jawa Timur (2019–2026)
Berikut rangkuman kronologis sejumlah kasus yang mencuat, lengkap dengan eskalasi konflik masing-masing.
2019–2020
- Jember
- Tokoh: Bupati Faida vs Wakil Bupati Muqit Arief
- Konflik: Wakil Bupati menuding Bupati tidak transparan dalam pengelolaan anggaran dan mutasi pejabat.
- Keterangan: Hubungan memburuk hingga DPRD Jember mengusulkan pemakzulan Bupati Faida.
2024–2025
- Sidoarjo
- Tokoh: Bupati Subandi vs Wakil Bupati Mimik Idayana
- Konflik: Wakil Bupati mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk penunjukan kepala dinas.
- Keterangan: Pola klasik “ban serep” membuat hubungan memburuk sejak awal pemerintahan.
- Jember (periode baru)
- Tokoh: Bupati Muhammad Fawait vs Wakil Bupati Djoko Susanto
- Konflik: Wakil Bupati melaporkan Bupati ke KPK atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
- Keterangan: Hubungan membeku sejak awal masa jabatan, eskalasi langsung masuk ke ranah hukum.
2025–2026
- Tulungagung
- Tokoh: Bupati Gatut Sunu Wibowo vs Wakil Bupati Ahmad Baharudin
- Konflik: Wakil Bupati tidak dilibatkan dalam pemerintahan. Bupati Gatut terjerat kasus korupsi pemerasan pejabat OPD hingga OTT KPK pada April 2026.
- Keterangan: Wakil Bupati menjadi saksi dalam kasus tersebut, memperlihatkan hubungan yang bukan sekadar renggang, tetapi bermusuhan.
2026
- Kota Blitar
- Tokoh: Wali Kota Blitar vs Wakil Wali Kota Blitar
- Konflik: Wakil Wali Kota memimpin demonstrasi di Balaikota menolak kebijakan anggaran yang dianggap tidak transparan.
- Keterangan: Aksi ini menjadi puncak ketegangan yang sudah lama terjadi, memperlihatkan retaknya komunikasi antara dua pucuk pimpinan kota.
