Bacaini.ID, KEDIRI – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik tajam terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Dalam kunjungannya ke kantor DJKN, ia mendapati bahwa sistem pengelolaan aset negara masih jauh dari memadai.
Permintaan sederhana seperti peta aset negara di Jakarta Pusat tidak mampu dijawab dengan data yang jelas. Bahkan, ketika diminta menampilkan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), informasi yang dijanjikan “siap” tak kunjung muncul.
“Dekat-dekat, lima menit enggak keluar gambarnya. Artinya belum ada,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta.
Pernyataan keras Purbaya ini menyingkap problem struktural serius di tubuh DJKN yang masih berperan sebagai penjaga administrasi aset, bukan pengelola strategis. Padahal, aset negara yang idle dan underutilized bisa menjadi sumber fiskal alternatif tanpa menambah belanja modal baru.
Kritik Purbaya sejalan dengan catatan publik atas kasus BLBI yang berlarut sejak krisis 1998. Dari total Rp144 triliun dana BLBI, Satgas BLBI baru berhasil mengembalikan sekitar Rp38,2 triliun atau 34,59 persen hak tagih negara. Ribuan aset berupa properti, kredit macet, dan surat berharga masih belum jelas statusnya. Kegagalan menampilkan data BLBI di hadapan Menkeu menjadi simbol lemahnya akuntabilitas DJKN.
Kementerian Keuangan sebenarnya telah mengusung program transformasi digital sejak 2018 dengan visi data-driven organization. Unit-unit lain di Kemenkeu mulai mengintegrasikan sistem berbasis Enterprise Architecture, namun DJKN dinilai tertinggal.
Digitalisasi aset negara belum memberi nilai tambah fiskal maupun sosial. Padahal, aset negara yang terbengkalai bisa dialihfungsikan untuk pendidikan, kesehatan, atau perumahan rakyat. Di tengah defisit APBN, optimalisasi aset idle menjadi krusial.
Purbaya menegaskan bahwa DJKN harus bertransformasi menjadi strategic asset manager sekaligus regulator pengelolaan kekayaan negara. Ia meminta evaluasi menyeluruh: mana aset yang belum optimal, mana yang idle, mana yang underutilized, dan mana yang bisa mendukung program pembangunan. Kritik ini adalah alarm keras bahwa tanpa digitalisasi menyeluruh dan transparansi data, aset negara akan terus menjadi beban, bukan sumber kekuatan fiskal.
Penulis: Hari Tri Wasono
