MK Menguji Aturan Anggota Dewan Terpilih Mundur Saat Mencalonkan Pilkada

Bacaini.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi tengah menguji ketentuan anggota DPRD, DPD, dan DPR RI terpilih yang mencalonkan diri dalam pilkada. Jika disetujui, anggota dewan terpilih tidak perlu mengundurkan diri jika gagal menjadi kepala daerah.

Permohonan untuk menguji kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) ini diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Terence Cameron.

Materi yang diujikan pemohon yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf s yang menyatakan, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

…… s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”.

Pasal tersebut menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Menurut Terence yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pasal tersebut berpotensi menyebabkan para calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terpilih tidak bisa mendaftar sebagai calon kepala daerah. Akibatnya pemilih kehilangan alternatif pilihan dan berdampak pada tidak terselenggaranya pilkada serentak 2024 secara adil dan demokratis.

Ketidakpastian Hukum................baca selanjutnya

Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi mkri.id, permohonan Terence Cameron terdaftar dengan Nomor 91/PUU-XXII/2024. Sidang perdana perkara ini digelar pada Senin, 29 Juli 2024 di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dengan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

Diketahui pendaftaran pasangan calon pilkada serentak dijadwalkan pada 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024. Sedangkan penetapan pasangan calon dijadwalkan pada 22 September 2024.

Sementara pelantikan anggota DPR dan DPD hasil pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2024, diikuti pelantikan anggota DPRD dilaksanakan setelah tanggal 22 September 2024.

Terence Cameron menilai hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, apakah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, juga harus melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s. Mengingat pada saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah di tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024, serta pada saat penetapan pasangan calon kepala daerah tanggal 22 September 2024, mereka belum dilantik dan belum berstatus sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Tanggapan Majelis Hakim................baca selanjutnya

Dalam nasihat Majelis Sidang Panel, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan ketidakpastian yang didalilkan ini sebaiknya dikaitkan dengan kerugian konstitusional pemohon, bukan bagi para calon kepala daerah.

Ketua MK Suhartoyo juga menyatakan agar pemohon dapat mengelaborasi dari teori atau doktrin asas, agar dapat mengubah pendirian Mahkamah atas putusan sebelumnya. Sebab pada putusan itu Mahkamah menekankan normanya melekat bagi anggota dewan bukan bagi calon anggota dewan.

Pada akhir persidangan ini, Suhartoyo memberi waktu pemohon selama 14 hari untuk menyempurnakan permohonan. Naskah perbaikan tersebut diserahkan selambat-lambatnya pada Senin, 12 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB ke Kepaniteraan MK. Untuk selanjutnya dijadwalkan pelaksanaan sidang kedua dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan.