Bacaini.ID, KEDIRI – Isu dinasti politik ramai diperbincangkan paska pelaksanaan pemilihan presiden 2024. Di daerah, isu ini juga berhembus di kota dan kabupaten dengan calon kepala daerah yang memiliki relasi dengan petahana.
Polemik dinasti politik bermunculan di berbagai majelis ‘ghibah’. Mulai forum intelektual di kampus dan seminar, hingga warung kopi pinggir jalan.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Lusi Andriyani, M.Si., menjelaskan ada dua konteks berbeda yang harus dipahami ketika membahas isu tersebut, yaitu politik dinasti atau dinasti politik.
Politik dinasti adalah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait hubungan keluarga, misalnya ayahnya mewariskan kekuasannya kepada anaknya. Sistem seperti ini lazim digunakan oleh negara yang menganut sebuah sistem monarki.
Beda halnya dengan dinasti politik, yang dengan sengaja dikonstruksi bahwa kekuasaan hanya boleh dikuasai oleh satu keluarga saja. Lusi menegaskan dinasti politik memiliki dampak negatif bagi demokrasi tanah air. Karena politik semacam ini dengan sengaja mengutamakan kepentingan kelompoknya.
“Dari kedua hal itu (politik dinasti dan dinasti politik), memang yang lebih terasa dampak negatifnya adalah dinasti politik. Karena ada upaya dengan sengaja merekonstruksi kondisi keluarganya untuk ditempatkan ke dalam kekuasaan tertentu, untuk kepentingan kelompoknya,” tutur Lusi, dikutip dari laman https://umj.ac.id/.
Isu dinasti politik di Kediri……………baca selanjutnya
