Pilihan Wakil Presiden Berkaitan dengan Pemilu 2029
Kajian Litbang Bacaini.ID juga melihat pergantian wakil presiden tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik menuju Pemilu 2029. Pemilihan Dasco dinilai paling aman bagi kepentingan jangka pendek Gerindra karena posisi wakil presiden tetap berada di tangan partai Presiden. Namun, langkah tersebut berisiko membuat partai koalisi lain merasa kurang mendapatkan ruang.
Sebaliknya, Mahfud tidak mengubah keseimbangan kekuatan antarpartai. Kehadirannya juga memungkinkan Presiden menawarkan posisi calon wakil presiden pada Pemilu 2029 kepada partai koalisi.
Sementara pencalonan Pramono berpotensi mendekatkan PDIP ke pemerintahan. Adapun Puan dapat memberikan keuntungan politik paling besar bagi PDIP karena menghadirkan figur petahana di tingkat nasional menjelang kontestasi berikutnya.
Meski demikian, penelitian ini mengingatkan bahwa pengaruh langsung sosok wakil presiden terhadap kemenangan pemilu relatif terbatas. Kondisi ekonomi, kinerja pemerintahan, dan soliditas koalisi diperkirakan memiliki pengaruh lebih besar.
Litbang Bacaini.id Merekomendasikan Mahfud dan Dasco
Berdasarkan keseluruhan penilaian, Litbang Bacaini.ID merekomendasikan Mahfud MD dan Sufmi Dasco Ahmad sebagai dua nama yang paling sesuai untuk diajukan kepada MPR. Keduanya dinilai menawarkan kombinasi yang saling melengkapi. Mahfud membawa kredibilitas hukum dan potensi pemulihan kepercayaan publik, sedangkan Dasco menawarkan kepastian politik serta kemampuan konsolidasi parlemen.
Namun, rekomendasi tersebut memiliki sejumlah prasyarat.
Pertama, pemerintah perlu memastikan keabsahan pencalonan Mahfud sebagai tokoh nonpartai, mengingat terdapat perbedaan penafsiran mengenai persyaratan calon pengganti wakil presiden. Kedua, perlu dilakukan verifikasi dokumen pendidikan, laporan harta kekayaan, serta potensi konflik kepentingan kandidat.
Ketiga, kesediaan kedua tokoh perlu dipastikan. Kajian mencatat Dasco diberitakan tidak berminat meninggalkan DPR, sedangkan Mahfud belum menyatakan sikap. Keempat, komitmen Dasco terhadap penyelesaian RUU Perampasan Aset dengan tenggat 15 Desember 2026 perlu mendapat perhatian apabila ia meninggalkan DPR.
Kajian ini menggunakan data yang dibatasi hingga 15 November 2026. Dari 86 sumber terbuka yang dihimpun, sebanyak 46 dinyatakan cocok, 23 cocok sebagian, dan 17 belum dapat dibuka oleh perangkat verifikasi sehingga masih memerlukan pemeriksaan manual redaksi.
Penilaian skor merupakan estimasi penulis berdasarkan rekam jejak publik, bukan hasil pengukuran objektif. Dimensi integritas juga belum diberi skor karena membutuhkan pemeriksaan dokumen lebih lanjut.
Karena itu, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai dukungan politik kepada tokoh tertentu, melainkan sebagai bahan pertimbangan publik untuk melihat konsekuensi politik, hukum, dan pemerintahan dari setiap pilihan.
Pada akhirnya, persoalan pengganti wakil presiden bukan semata-mata mencari figur yang paling dekat dengan Presiden. Pilihan tersebut juga menyangkut kebutuhan memperbaiki kepercayaan publik, menjaga keseimbangan koalisi, dan memastikan pemerintahan tetap efektif hingga 2029. (*)
