Dasco Menawarkan Kepastian Politik
Berbeda dengan Mahfud, kekuatan Sufmi Dasco Ahmad terletak pada penguasaan jaringan politik dan kemampuannya membangun komunikasi lintas partai. Sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, Dasco menjadi salah satu penghubung penting antara Istana, parlemen, dan partai politik.
Sejumlah agenda yang melibatkan dirinya menunjukkan kemampuan mengelola negosiasi dan meredakan kebuntuan politik. Di antaranya pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada pada 2024 serta keterlibatannya dalam sejumlah pembahasan kebijakan di DPR.
Dari sisi pencalonan, Dasco juga memiliki keunggulan karena berasal dari partai pengusung Prabowo pada Pilpres 2024. Posisi tersebut membuat keabsahan pencalonannya relatif tidak menghadapi perdebatan sebagaimana kandidat dari luar partai pengusung.
Namun, ada konsekuensi apabila Dasco dipilih. Presiden dan wakil presiden akan berasal dari partai yang sama. Kondisi ini berpotensi mempersempit ruang representasi partai-partai koalisi lainnya.
Selain itu, pengangkatan Dasco sebagai wakil presiden akan membuat DPR kehilangan salah satu figur penting dalam mengelola konsolidasi lintas fraksi.
Kajian ini juga mencatat dua laporan investigasi media yang pernah menyinggung Dasco, yakni mengenai proses pengusulan gelar guru besar dan dugaan keterkaitan bisnis di Kamboja. Keduanya belum menghasilkan penetapan tersangka maupun putusan pengadilan. Karena itu, kajian merekomendasikan pemeriksaan lebih lanjut sebagai bagian dari verifikasi kelayakan, bukan memperlakukannya sebagai bukti pelanggaran.
Pramono dan Puan Memiliki Hambatan Berbeda
Dua kandidat lainnya memiliki keunggulan sekaligus persoalan yang berbeda. Pramono Anung memperoleh skor 6,1. Pengalamannya sekitar sembilan tahun sebagai Sekretaris Kabinet dan jabatan Gubernur DKI Jakarta menjadi modal kuat dalam koordinasi dan eksekusi pemerintahan.
Namun, peluang pencalonannya dinilai menghadapi hambatan politik karena membutuhkan izin PDIP. Kajian memperkirakan partai tersebut memiliki pertimbangan untuk mempertahankan Pramono sebagai Gubernur DKI Jakarta, terutama karena masa jabatannya masih berjalan.
Sementara itu, Puan Maharani memperoleh skor 5,4. Keunggulan utamanya adalah kemampuan membawa dukungan dari fraksi terbesar di DPR.
Sebagai Ketua DPR dua periode dan pimpinan PDIP, Puan memiliki posisi strategis dalam memperluas dukungan parlemen. Namun, kajian mencatat sejumlah kontroversi komunikasi publik dan dinamika kepemimpinannya di DPR menjadi catatan tersendiri. Pencalonan Puan juga memiliki konsekuensi politik besar menjelang Pemilu 2029. Jika terpilih, PDIP akan memiliki figur petahana pada posisi wakil presiden, yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di antara partai-partai koalisi.
baca halaman selanjutnya………….
