Bacaini.ID, KEDIRI – Pemerintah membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai upaya memperkuat pengelolaan kawasan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama ini berulang setiap tahun.
Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil diskusi Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan ancaman karhutla. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo mendengarkan langsung pandangan para ahli untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan gambut dan potensi kebakaran.
“Mendengar langsung dari para ahli menjadi langkah penting untuk memahami persoalan dari berbagai sudut pandang,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9/2026).
BPGMN nantinya akan melibatkan ilmuwan dan kalangan profesional. Lembaga tersebut akan diarahkan untuk memperkuat pencegahan karhutla, riset dan pemetaan kawasan gambut, hingga pengembangan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas. Pemerintah juga akan memperkuat penanganan karhutla di tingkat lapangan. Satuan Tugas (Satgas) Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons kebakaran secara langsung dan sedini mungkin ketika muncul titik api.
Selain itu, pemanfaatan pompa air akan ditingkatkan. Pemerintah akan mengoptimalkan pompa portabel maupun pengeboran dangkal untuk mendukung penanganan kebakaran, terutama di kawasan gambut yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan lahan pada umumnya.
Libatkan Masyarakat Sekitar Gambut
Pemerintah juga menilai masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut memiliki posisi penting dalam mencegah karhutla. Perangkat desa dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) akan dilibatkan dalam upaya pencegahan sekaligus respons awal ketika kebakaran terjadi.
Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena mereka berada paling dekat dengan kawasan gambut sehingga dapat mengetahui lebih cepat ketika muncul potensi kebakaran. Menurut Teddy, pendekatan tersebut akan menggabungkan pengetahuan ilmiah, teknologi, kekuatan operasi di lapangan, dan pengalaman masyarakat dalam mengelola kawasan gambut.
“Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang,” katanya.
Dengan pembentukan BPGMN, pemerintah menargetkan pengelolaan kawasan gambut tidak hanya berorientasi pada pemadaman ketika kebakaran terjadi. Upaya tersebut akan mencakup pencegahan, pemetaan, deteksi dini, hingga respons cepat di lapangan dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.(htw/edt)
