Suatu ketika ada seorang anak yang telah dilahirkan dan telah mempunyai akta kelahiran. Namun di kemudian hari, orangtua merasa anak tersebut nasibnya mengalami kesialan melulu. Akhirnya yang bersangkutan ganti nama, tidak hanya sebutannya saja, tetapi juga pengin ganti nama di Akta Kehaliran. Di suatu daerah juga, ada seseorang yang hendak macung menjadi kepala daerah, namun Namanya kurang keren. Dan akhirnya ia meminta penetapan ke pengadilan untuk ganti. Nah, hal tersebut merupakan ilustrasi, bagi seseorang yang akan ganti nama secara sah dan diakui negara. Kali ini kita mengulas tentang ganti nama di Pengadilan. Bagaimana Prosedurnya pengajuan penetapan ganti nama di Pengadilan???
Ganti Nama Pengajuannya di Pengadilan Negeri
Untuk mengganti nama seseorang secara sah dan dicantumkan dalam perubahan akta kelahiran maka harus melalui penetapan di Pengadilan Negeri. Sedangkan mengenai di Pengadilan Negeri mana, maka disesuaikan dengan tempat tinggal pemohon. Dalam sidang pengadilan tersebut, pemohon memberikan alasan yang tepat besarta bukti-bukti yang cukup. Untuk bukti tertulis diantaranya adalah sebagai berikut:
- Surat Permohonan Penetapan
- Fotocopy KTP Pemohon
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Akte Kelahiran
- Fotocopy Akta Perkawinan / Akte Nikah
- Fotocopy Surat kenal lahir (Bidan/RS/Lurah atau Kades
- Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Desa/Lurah tentang Permohonan Ganti Nama / Perbaikan Akte Lahir dan untuk yang dewasa disertai Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tentang Permohonan Ganti Nama / Perbaikan Akte Lahir
- Fotocopy Surat-surat penting lainnya yang berhubungan (Cth : Ijazah, Paspor, Sertifikat, Polis Asuransi, dll)
Setelah adanya penetapan di Pengadilan Negeri, dan salinan penetapan telah diberikan kepada pemohon. Maka tahap selanjutnya pemohon melaporkan proses perubahan nama ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk dicatatkan agar dilakukan perubahan. Menurut Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Administrasi kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilakukan di Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah penetapan pengadilan negeri tersebut diterima oleh Pemohon.
Apabila pihak pemohon tidak melakukan pencatatan ganti nama di Disdukcapil 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan salinan putusan penetapan dari pengadilan, maka pihak pemohon akan dikenakan denda administratif berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila lewat jangka waktu dalam melaporkan pencatatan.
