Bacaini.id, KEDIRI – Ferry Irawan, terdakwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) divonis satu tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri. Dia terbukti melanggar Pasal 44 ayat 4 dan dakwaan Pasal 45, tentang KDRT.
Dalam sidang di Ruang Canda hari ini, Selasa, 23 Mei 2023, majelis hakim memutuskan bahwa Ferry Irawan terbukti melakukan tindak KDRT terhadap istrinya, Venna Melinda. Vonis ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 1,5 tahun penjara.
Atas vonis ini, Ferry Irawan merasa ada skenario atas kasus yang menimpanya. Dimana dalam fakta persidangan, Venna Melinda sendiri mengakui bahwa suaminya tidak pernah melakukan kekerasan maupun penganiayaan.
“Fakta persidangan, Venna mengakui bahwa saya tidak pernah menganiaya, tidak pernah membuat hidungnya patah, tidak pernah membuat hidungnya berdarah,” kata Ferry Irawan saat ditemui usai sidang, Selasa siang.
Pernyataan tersebut, lanjutnya, seperti yang sudah diungkapkan oleh Venna Melinda dan disaksikan oleh Ditreskrimum Polda Jatim pada 24 Februari 2023 lalu. Menurutnya, saat itu dia diminta mengikuti skenario istrinya.
“Saat itu saya haruslah mengikuti skenario yang sudah dia (Venna Melinda) janjikan dan ada kebebasan pada saat itu untuk saya. Tetapi saya memilih untuk di dalam (tahanan) sampai saya bertahan untuk persidangan hari ini,” bebernya.
Meski demikian, Ferry Irawan merasa bersyukur meskipun harus menjalani hukuman atas tindakan yang dia rasa tidak pernah dilakukannya maupun yang dituduhkan oleh pasangan hidupnya sendiri.
“Alhamdulillah hari ini akhirnya putusan sidang sudah saya dengar. Yang jelas saya memang tidak pernah sama sekali melakukan kekerasan fisik seperti yang dituduhkan dan saya bukanlah pelaku KDRT,” tandasnya.
Sementara itu, JPU Harry Rahmad menyampaikan dalam persidangan bahwa pasal yang terbukti dari terdakwa Ferry Irawan adalah Pasal 44 ayat 4 dan dakwaan Pasal 45 mengenai kekerasan psikis.
Meski demikian, baik JPU maupun terdakwa Ferry Irawan masih menyatakan pikir-pikir dan diberikan waktu selama tujuh hari. Jika sampai waktu yang ditentukan tidak ada perubahan (banding) dari kedua belah pihak, maka perkara ini dianggap selesai.
Penulis: AK.Jatmiko
Editor: Novira