Bacaini.id, TULUNGAGUNG – Dua gelombang aksi demo mahasiswa memadati depan gedung DPRD Tulungagung, dalam waktu yang hampir bersamaan, Rabu, 13 April 2022. Para mahasiswa ini melayangkan beberapa tuntutan mulai dari isu nasional hingga isu lokal.
Berdasarkan pantauan Bacaini.id, gelombang pertama massa aksi berasal dari Aliansi Komisariat HMI Cabang Tulungagung. Mereka datang sekitar pukul 13.00 WIB sambil melakukan orasi hingga menampilkan teater yang menunjukkan kesengsaraan yang menimpa masyarakat saat ini.
Ditengah berjalanya aksi demo sempat terjadi aksi dorong anatara mahasiswa dan aparat kepolisian. Situasi itu terjadi ketika massa aksi mencoba untuk masuk ke dalam gedung DPRD Tulungagung. Beruntung, kondisi kembali kondusif saat Ketua DPRD Tulungagung menemui dan mempersilahkan mereka untuk menyampaikan tuntutannya.
Koordinator Aksi Aliansi Komisariat HMI Cabang Tulungagung, Yahya Syahrul Mubarok mengatakan ada delapan poin tuntutan yang mereka sampaikan. Diantaranya, mereka meminta diadakannya kajian ulang terkait IKN sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2022 yang dirasa cacat formil dan materiil.
Menurut mereka, adanya IKN ini akan berdampak pada lingkungan dan sosiologis masyarakat. Selain itu mereka juga menuntut kejelasan dan solusi terkait kenaikan harga BBM, PPN, minyak goreng serta harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.
“Kami juga menyoroti soal wacana pemilu diundur. Ini juga penting, karena Jokowi ketika menjadi Gubernur DKI berkomitmen menyelesaikan tugasnya. Namun Jokowi malah mencalonkan diri sebagai Presiden,” ujarnya.
Tidak berhenti sampai di situ, sekitar pukul 14.00 WIB setelah massa aksi meninggalkan lokasi demo, menyusul massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Tulungagung dengan jumlah yang lebih banyak.
Bahkan, ditengah orasi mereka yang mengkritik kebijakan pemerintah serta lemahnya peran legislatif, massa aksi juga membakar ban bekas di jalan depan gedung DPRD. Mereka melayangkan lima poin tuntutan yang tidak jauh berbeda dengan tuntutan aksi mahasiswa sebelumnya.
Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Tulungagung, Ahmad Muzaki mengatakan bahwa mahasiswa menutut penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok. Mereka juga menuntut agar dilakukan kajian lingkungan terhadap pembangunan proyek strategis di Tulungagung.
“Hal ini dilakukan agar tidak ada konflik agraria di Tulungagung terkait adanya pembangunan jalan tol dan JLS di Tulungagung,” ujar Muzaki.
Setelah dilakukan dialog di dalam gedung DPRD Tulungagung, lanjutnya, para pejabat itu mengaku merasakan hal sama terkait kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok. Hingga akhirnya kedua pihak menyepakati dan pihak DPRD berjanji untuk meneruskan tuntutan mereka ke DPR RI.
“Kalau setelah aksi ini tidak ada perubahan, kami juga telah sepakat untuk kembali melakukan aksi demo secara nasional dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegasnya.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono menjelaskan bahwa apa yang menjadi tuntutan mahasiwa di Tulungagung tidak jauh berbeda dengan aksi demo yang terjadi di wilayah lain. Bahkan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa juga menjadi rekomendasi DPRD Tulungagung kepada Bupati Tulungagung.
“Kami akan segera melakukan konsolidasi secara berkelanjutan antar stake holder di Pemkab Tulungagung serta melibatkan masyarakat dan mahasiswa. Agar mereka juga bisa memberikan kontribusi kepada Tulungagung,” tandasnya.
Penulis: Setiawan
Editor: Novira
