Dituding Keluarkan Izin Bodong, Ini Penjelasan Pemkot Kediri

Bacaini.id, KEDIRI – Penutupan gerai Mie Gacoan di Kota Kediri memicu kecurigaan adanya praktik pemberian izin bodong oleh Pemkot Kediri.

Tengara praktik bawah meja ini muncul setelah pengelola Mie Gacoan menyatakan sudah melengkapi perizinan mereka dan melakukan pembicaraan dengan Pemkot Kediri. Sehingga mereka merasa aman untuk melanjutkan operasional usaha di Kota Kediri.

“Operasional kita sudah lengkap, PBG kita juga sudah ada. Jadi seharusnya sudah clear,” kata perwakilan manajemen Mie Gacoan Pusat, Endhy BP.

baca ini DPRD Akan Panggil Pemkot Kediri Terkait Sengkarut Izin Usaha

Bahkan ia menyebut telah ada pembicaraan antara manajemen Mie Gacoan dengan Pemerintah Kota Kediri terkait langkah yang harus diambil. Namun pemerintah tiba-tiba menutup kedua gerainya di Kediri.

baca ini Sengkarut Izin Berujung Penutupan Usaha di Kota Kediri

Koordinator LSM Rakyat Muda Bersatu, Saiful Iskak, yang sempat mendemo tempat usaha itu turut menduga adanya praktik mafia perizinan di Pemkot Kediri. “Jika pemerintah tahu Mie Gacoan di Jalan PK Bangsa tidak berizin, kenapa dibiarkan beroperasi. Mereka baru bergerak setelah ada masalah dengan sekolah dasar,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kediri, Edi Darmasto membantah tudingan tersebut. Menurutnya pemerintah tidak membiarkan gerai Mie Gacoan itu beroperasi meski belum melengkapi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

DPMPTSP: Kami sudah memperingatkan......

“Kami sudah memperingatkan managemen Mie Gacoan untuk melengkapi izin dan memperbaiki sistem produksinya (setelah muncul keluhan pihak sekolah),” kata Edi Darmasto.

Menurut Edi, pihak Mie Gacoan menyatakan sanggup memperbaiki hingga tanggal 4 September 2023. Namun hingga melewati batas waktu yang ditentukan hal itu tak kunjung dilakukan, pemerintah melakukan penutupan pada tanggal 27 September.

Edi juga menampik tudingan praktik pemberian izin bodong kepada pelaku usaha di instansinya. Menurutnya mekanisme perizinan dan penindakan yang dilakukan sudah sesuai aturan.

“Kalau mereka (pengelola Mie Gacoan) bilang begitu boleh saja. Kita aturan mainnya jelas, kita jalankan. Ini secara tekstual sudah tegas,” pungkasnya. Edi juga menyebut jika penutupan Mie Gacoan juga terjadi di daerah lain.

Alur perizinan di Kota Kediri.....

Alur Perizinan

Untuk mencegah hal serupa terjadi, Edi mengingatkan pelaku usaha agar memahami ketentuan pengajuan izin di Kota Kediri. Izin paling awal adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan izin dasar.

“Izin dasar itu ada tiga, persetujuan tata ruang, perizinan lingkungan, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF),” kata Edi.

Pemberian PBG dan SLF secara teknis menjadi kewenangan Dinas PUPR. DPMPTSP secara administrasi mengeluarkan dokumen kelengkapan persyaratan sekaligus izin operasional.

Terkait dengan lingkungan di mana lokasi usaha itu berdiri, pelaku usaha harus mendapat persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan. Begitu pula dengan Analisis dampak lalu lintas dari Dinas Perhubungan.

“Verifikasi dilakukan oleh, istilahnya tim gabungan, bareng-bareng lah. Terakhir approving (persetujuan) DPMPTSP melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung SIMBG,” papar Edi.