Bacaini.id, TRENGGALEK – Aktivitas industri pemindangan ikan di kawasan Bengkorok, Kecamatan Watulimo, masih menyisakan persoalan lingkungan. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang seharusnya menjadi penopang pengelolaan limbah kini dinilai sudah tidak layak.
Kondisi tersebut bahkan memicu bau tidak sedap yang dikeluhkan warga sekitar.
Persoalan ini menjadi perhatian Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek saat mencermati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Legislatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp500 juta agar fasilitas pengolahan limbah tersebut segera mendapat pembenahan.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, mengatakan kondisi IPAL Bengkorok membutuhkan penanganan serius.
Mengingat kawasan tersebut menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, persoalan sanitasi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“IPAL Bengkorok perlu segera mendapat perhatian. Kondisinya sudah tidak layak dan menimbulkan bau tidak sedap,” tegas Mugianto saat memaparkan hasil pencermatan komisi.
Usulan tambahan anggaran tersebut tidak hanya menyasar fasilitas pengolahan limbah. Komisi II juga meminta pemerintah daerah memperbaiki atap Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang kondisinya mulai rusak, bocor, dan lapuk.
“Kami mengusulkan tambahan anggaran Rp500 juta. Dana itu untuk penanganan IPAL Bengkorok dan perbaikan atap TPI,” ungkapnya.
Pembenahan IPAL diharapkan mampu mengembalikan fungsi pengolahan limbah cair dari kegiatan pemindangan ikan. Dengan begitu, persoalan bau yang mengganggu lingkungan permukiman bisa diminimalkan.
Di sisi lain, perbaikan atap TPI juga diperlukan untuk menunjang kenyamanan nelayan maupun pedagang ketika melakukan aktivitas pelelangan. Fasilitas yang memadai dinilai penting agar kegiatan ekonomi di kawasan pesisir berjalan lebih optimal.
Dalam rancangan anggaran 2027, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek mengusulkan belanja sebesar Rp17,14 miliar.
Alokasi tersebut mencakup program perikanan tangkap dan budidaya, pengembangan peternakan, pelayanan kesehatan hewan hingga operasional dinas.
Selain itu, dinas tersebut dibebani target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp940 juta. Rinciannya, Rp751,5 juta berasal dari retribusi jasa usaha dan Rp188,5 juta dari lain-lain PAD yang sah.
Melalui usulan tersebut, Komisi II berharap pemerintah daerah memberi perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur perikanan.
Sebab, keberlangsungan usaha masyarakat pesisir semestinya berjalan beriringan dengan lingkungan yang bersih dan sehat.(abi/adv)
