Bacaini.id, TRENGGALEK – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Salah satunya pada sektor perdagangan yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Komindag).
Hingga pertengahan Oktober 2026, penerimaan dinas tersebut belum mencapai dua pertiga dari target yang ditetapkan.
Kondisi ini menjadi perhatian Komisi II DPRD Trenggalek dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Dewan mendorong pembenahan sistem pemungutan retribusi, termasuk memperluas penggunaan pembayaran digital agar penerimaan daerah lebih tertata dan transparan.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menyebut realisasi PAD Komindag per 15 Oktober 2026 baru mencapai Rp2,02 miliar atau 60,87 persen. Angka tersebut masih terpaut cukup jauh dari target tahun ini sebesar Rp3,32 miliar.
“Ya tadi kami juga mempertanyakan dasar penetapan target PAD untuk 2027,” kata Mugianto.
Menurutnya, penentuan target pendapatan harus disertai pemetaan potensi yang tersedia di lapangan.
Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki gambaran lebih realistis mengenai sumber penerimaan yang bisa dioptimalkan.
“Target PAD harus dihitung berdasarkan seluruh potensi yang ada. Kami ingin penerimaan daerah bisa dioptimalkan,” tegasnya.
Dalam rancangan anggaran 2027, Komindag mengusulkan target PAD sebesar Rp3,33 miliar dengan kebutuhan belanja mencapai Rp13,18 miliar.
Salah satu langkah yang didorong legislatif untuk memperbaiki penerimaan yakni penggunaan sistem pembayaran nontunai.
Komisi II merekomendasikan kerja sama dengan Bank Trenggalek melalui perangkat Mobile Point of Sale (MPOS).
Sistem tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam pemungutan retribusi pasar maupun sewa toko.
Selain memudahkan transaksi pedagang dan petugas, pembayaran digital juga dinilai mampu memperkuat pencatatan setiap penerimaan sekaligus mengurangi risiko kebocoran pendapatan.
Tak hanya urusan retribusi, Komisi II turut meminta Komindag melakukan inventarisasi aset daerah yang berada dalam pengawasannya.
Pendataan ini diperlukan untuk mengetahui aset yang masih tersedia dan berpotensi dimanfaatkan secara produktif.
“Pemerintah daerah perlu mendata aset yang tersedia. Data tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan KDMP dan perencanaan daerah,” tandas Mugianto.
Melalui sejumlah catatan tersebut, DPRD berharap pengelolaan perdagangan daerah semakin tertib.
Optimalisasi PAD pun diharapkan tidak sekadar bertumpu pada penetapan target, tetapi juga pembenahan sistem dan pemanfaatan aset yang dimiliki pemerintah daerah.(abi/adv)
