Deretan pria duduk di atas pembatas jalan yang melintang di ujung timur Jembatan Semampir. Jumlah mereka cukup banyak hingga menyerupai barisan penonton yang menikmati layar tancap.
Bukan tanpa sebab para pria ini memilih nongkrong di sana. Berjarak sepelemparan batu dari tempat mereka, terbentang permukiman padat penduduk di bawah jembatan. Permukiman itulah yang menjadi pusat perhatian mereka.
Dari tepian jembatan yang berada di atas permukiman, terlihat jelas aktivitas warga yang cukup ramai. Meski berada di gang sempit, lalu lalang orang nyaris tak ada matinya. Mereka hilir mudik di depan rumah sambil sesekali menyapa perempuan yang duduk-duduk di teras. Beberapa dari mereka terlihat masuk ke dalam rumah dan tak keluar lagi dalam waktu lama.
Permukiman itu bukan kampung biasa. Penghuninya adalah perempuan pekerja seks komersial yang menempati kawasan lokalisasi Semampir. Jumlah mereka cukup banyak hingga menjadikan kompleks tersebut sebagai lokalisasi terbesar di Kediri.
“Sejak saya kecil tempat itu sudah dikenal sebagai lokalisasi. Ada yang menyebutnya kandang macan. Ada pula yang menjulukinya omah lor (rumah utara),” terang Sapto Darmo, warga Kelurahan Semampir yang pernah bekerja sebagai perangkat desa setempat. Usianya kini telah menginjak 78 tahun.
Sebagai warga asli Semampir, Sapto Darmo tahu persis apa yang terjadi di kompleks tersebut. Dia bahkan ikut dalam pengukuran lahan saat Walikota Kediri Anwar Zainudin membangun lokalisasi di sana. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1969 – 1970. Anwar Zainudin menjabat Walikota Kediri selama periode 1968 – 1973.
“Saat itu saya mewakili kakek saya sebagai Kamituwo, jadi saya tahu benar proses pembangunannya,” kata Sapto Darmo.
Kompleks itu dibangun saat pemerintah menertibkan praktik prostitusi yang sebelumnya berada di area kuburan Cina. Seiring pembongkaran makam Cina untuk pengembangan kota, para PSK diboyong ke Semampir dan menempati lokalisasi. Mereka tinggal bersama warga yang memiliki rumah dan menyewakan kamar untuk praktik esek-esek.
baca ini Lokalisasi Semampir Sudah Ada Sejak Kerajaan Kadiri
Selama bertahun-tahun lokalisasi Semampir menjadi surga pria hidung belang. Tak hanya dari Kediri, mereka juga datang dari berbagai kota demi mencicipi wisata syahwat di tepian Sungai Brantas.
Di kalangan konsumennya, lokalisasi ini diberi label menengah bawah. Ini didasarkan dari tarif kencan yang dipatok para PSK yang tak terlalu mahal. Lokalisasi ini juga tak pernah mati seiring keluar masuknya para PSK baru yang menjajakan diri di sana. “Barang baru stok lama sih, karena biasanya mereka berputar dari lokalisasi lain ke sini,” terang Joko (bukan nama sebenarnya) yang menjadi konsumen di sana.
Sebagai pekerja bangunan, Joko mampu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ‘jajan’. Dia bahkan sempat menaruh hati pada seorang PSK yang menjadi teman kencannya. Alhasil hubungan itu membuatnya hilir mudik di lokalisasi dan mengenal hampir semua penghuni di sana.
Sebelum menjadi pelanggan tetap di sana, Joko adalah penikmat jarak jauh yang duduk di atas jembatan. Menonton aktivitas PSK dari atas Jembatan Semampir adalah kebiasaan remaja sepertinya kala itu. “Begitu berani langsung turun (menuju lokalisasi),” terangnya.
Penutupan Paksa
Meski dibangun dan dilegalkan oleh Pemerintah Kota Kediri di tahun 1969, upaya menutup lokalisasi Semampir pernah dilakukan kepala daerah berikutnya. HA Maschut adalah salah satu Walikota Kediri yang pernah menutup lokalisasi tersebut di tahun 1998.
Namun faktanya penutupan tersebut hanya terjadi secara administratif. Para PSK tetap beroperasi seperti biasa tanpa takut dirazia. Upaya HA Maschut ini hanya mampu mengubah nama lokalisasi Semampir menjadi eks-lokalisasi.
baca ini Makam Eyang Putri Semampir Fakta Atau Mitos
Upaya memutus sejarah lokalisasi ini baru benar-benar terealisasi di era kepemimpinan Walikota Abdullah Abu Bakar. Berawal dari Instruksi Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk menutup seluruh lokalisasi, Abu Bakar memerintahkan penutupan lokalisasi Semampir untuk selamanya. Langkah ini diambil menyusul kesuksesan Tri Rismaharini menutup lokalisasi Dolly di Surabaya.
“Kemaksiatan kalau tidak diregulasi, yang jelas akan tumbuh terus,” kata Abdullah Abu Bakar saat menginstruksikan penutupan Semampir, Desember 2016 lalu. Saat itu Soekarwo memberi deadline kepada seluruh pemerintah daerah untuk menutup lokalisasi hingga akhir tahun 2016.
Abu Bakar mengatakan keberadaan lokalisasi Semampir telah menjadi citra buruk bagi warga Kota Kediri. Selain mengancam perilaku masyarakat, lokalisasi tersebut juga merusak psikologis anak-anak di lingkungan Semampir dengan stigma negatif. Hal itulah yang menjadi dasar Abu Bakar menutup lokalisasi Semampir untuk selamanya.
Meski didukung seluruh tokoh agama dan aparat keamanan, upaya menutup paksa lokalisasi Semampir tak semudah membalik telapak tangan. Warga setempat yang telah hidup bertahun-tahun dengan para PSK, dan menjadikan mereka mata rantai perekonomian mati-matian melawan. Bentrok fisik nyaris tak terhindarkan ketika warga menggalang bambu runcing dan bom molotov untuk menghadang pergerakan aparat.
Sedikinya 800 personil pasukan gabungan dari Polri, TNI, Brimob, dan Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan pembongkaran paksa bangunan lokalisasi. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2016 itu menjadi sejarah penutupan lokalisasi Semampir yang telah berlangsung berabad-abad.
Data Dinas Sosial Pemkot Kediri menyebut para penghuni kompleks Semampir tak memiliki hak atas tanah yang ditempati. Selama ini mereka mendiami lahan milik Pemkot Kediri dengan sistem sewa. Para pemilik wisma membayar Rp 1.000 per meter persegi setiap bulannya untuk bangunan permanen. Sedangkan bangunan non permanen sebesar Rp 750 per meter persegi setiap bulannya.
Jumlah mereka cukup banyak. Pada saat penggusuran dilakukan, tercatat 166 kepala keluarga terusir dan 217 bangunan rumah diratakan dengan tanah. Melalui negosiasi yang alot, penggusuran berlangsung damai tanpa kekerasan.
Pemerintah memberikan uang kerohiman sebesar Rp 2,5 juta kepada kepala keluarga yang dengan suka rela mengosongkan rumahnya. Sedangkan para PSK yang jumlahnya mencapai 223 orang dipulangkan ke daerah asal karena sebagian besar bukan warga Kota Kediri.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Triyono Kutut mengatakan pemerintah telah berupaya keras dalam pemulihan ekonomi para PSK di eks-lokalisasi Semampir. Tak hanya menggusur, pemerintah juga memberikan tempat tinggal dan pelatihan kerja kepada mereka.
“(PSK) yang dari Kota Kediri sedikit, itupun kita beri pelatihan agar bisa mandiri serta bisa menghidupi keluarganya,” katanya, Rabu, 10 Februari 2021.
Pelatihan tersebut diberikan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri, dengan berbagai keterampilan yang mudah diaplikasikan. Menurut Kutut, pemerintah juga telah memulangkan seluruh PSK yang berasal dari luar kota. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab Pemkot Kediri kepada para PSK yang kehilangan pekerjaan. “Kalau yang dari Kota Kediri kita berikan fasilitas rumah susun,” katanya.
Penulis: HTW & Karebet
Editor: HTW
