Bacaini.ID, KEDIRI – Fenomena pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya di Jawa Timur makin panjang. Puncaknya, hari ini Wakil Wali Kota Blitar memimpin aksi unjuk rasa di kantor balaikota memprotes kebijakan anggaran Wali Kota Blitar yang tidak transparan.
Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba berdiri di depan saat membawa ratusan orang ke kantor Pemkot Blitar untuk berunjuk rasa, Senin, 7 September 2026. Mereka juga membawa keranda mayat sebagai simbol matinya hati nurani Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin.
Melalui pengeras suara, Elim atau yang akrab disapa Mbak Wawali memanggil wali kota untuk menjelaskan anggaran dana hibah KONI tahun 2026 senilai Rp2,8 miliar yang tak kunjung diberikan. Hal ini mengancam kelangsungan pembinaan atlet di Kota Blitar.
“Kami sudah menjalani itu (diskusi baik-baik). Kami sudah mengirim surat audiensi tiga kali. Kenapa kami audiensi? Karena kami organisasi legal, organisasi independen yang memang kita harus bermitra dengan pemerintah daerah, yaitu pemerintah kota Blitar. Maka hari ini kita menyampaikan aspirasi,” teriak Elim dalam kapasitasnya sebagai Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar.
Tak hanya di Kota Blitar, fenomena pecah kongsi juga terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur. Konflik pernah terjadi di Kabupaten Jember, antara Bupati Faida vs Wakil Bupati Muqit Arief pada medio 2019 – 2020. Ironisnya, konflik itu kembali terulang di pemerintahan saat ini antara Bupati Muhammad Fawait vs Wakil Bupati Djoko Susanto. Djoko Susanto bahkan telah membuat laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Bupati Fawait.
Hubungan tak sedap juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo, antara Bupati Subandi vs Wakil Bupati Mimik Idayana. Wakil Bupati mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk penunjukan kepala dinas.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo juga terlibat permusuhan dengan Wakil Bupati Ahmad Baharudin, lantaran tak dilibatkan dalam pemerintahan. Hingga akhirnya Bupati Gatut terjerat kasus korupsi pemerasan pejabat OPD yang ditangkap KPK pada April 2026.
Kaderisasi Partai yang Buruk
Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, DR Prilani M.Si. mengatakan feomena pecah kongsi merupakan konsekuensi dari buruknya kaderisasi di tingkat partai politik. Seringkali partai politik tak memiliki “stok” kader yang mumpuni untuk dicalonkan dalam pilkada, sehingga harus menerima figur di luar partai.
“Akibatnya banyak kandidat yang tidak memahami garis perjuangan partai, memahami nilai-nilai organisasi, sehingga ketika menjabat tidak merepresentasikan perjuangan partai,” kata Prilani kepada Bacani.ID.
Ia menambahkan, kebiasaan partai yang menurunkan rekomendasi menjelang pendaftaran calon ke Komisi Pemilihan Umum turut menyumbang situasi ini. Hal ini berdampak pada tidak terbangunnya chemistry antara calon bupati atau wali kota dengan wakilnya, sehingga mudah sekali terpecah ketika menjabat.
“Perbaikan kualitas calon kepala daerah harus dimulai oleh partai politik. Kalaupun tidak memiliki kader sendiri, jangan asal pilih kandidat dengan hanya mempertimbangkan kekuatan logistik,” pesan Prilani.
Pola Konflik yang Terjadi………………..baca halaman selanjutnya
