Bacaini.ID, KEDIRI — Sebuah video lama anggota DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang kini telah mengundurkan diri kembali beredar di media sosial. Potongan video itu memperlihatkan Saraswati dengan nada keras mempertanyakan anggaran TVRI, RRI dan LKBN Antara.
Dalam forum itu, ponakan Prabowo ini mempertanyakan untuk apa negara menggelontorkan anggaran besar kepada tiga lembaga informasi nasional jika hoaks dan disinformasi menyerbu media sosial, dan membuat masyarakat lebih mempercayainya. Ia juga mempertanyakan struktur penggunaan anggaran lembaga-lembaga tersebut.
Data yang disampaikan Dirut RRI I Hendrasmo menyebut pagu anggaran RRI tahun 2026 sekitar Rp 997,7 miliar. Dari struktur tersebut, dukungan manajemen mencapai 97,97 persen, sedangkan program penyiaran publik hanya 2,03 persen. Belanja pegawai bahkan disebut mencapai Rp611,24 miliar.
Pertanyaan serupa kembali muncul pada rapat Komisi VII DPR, 1 September 2026. Pimpinan RRI menyatakan akan mengevaluasi postur anggaran agar manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat.
Peran Media Pemerintah
Persoalan komunikasi publik semakin penting ketika pemerintah menjalankan program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Program-program tersebut menyedot perhatian publik sekaligus memunculkan perdebatan.
Media sosial dipenuhi video dan komentar sebelum publik memperoleh penjelasan yang lengkap. Informasi digelontor dari berbagai sumber, mulai dari akun pemerintah hingga konten kreator.
Masalahnya, tidak semua informasi memiliki standar verifikasi jurnalistik.
TVRI, RRI, dan LKBN Antara memang memberitakan program tersebut. Namun apakah pemberitaan mereka cukup kuat untuk mengimbangi arus informasi di media sosial?
Apakah masyarakat mengetahui penjelasan TVRI ketika sebuah isu MBG viral? Apakah mereka mencari informasi dari RRI ketika muncul kabar kontroversial mengenai KDMP? Apakah Antara menjadi rujukan pertama ketika masyarakat ingin memastikan sebuah klaim yang beredar di media sosial?
Jika jawabannya belum, maka persoalannya bukan sekadar memproduksi berita, tetapi pada relevansi.
Positioning Media Plat Merah
Media publik tidak seharusnya hanya menjadi pengeras suara pemerintah. Jika setiap program pemerintah diberitakan sebatas kegiatan pejabat, seremoni, peluncuran dan klaim keberhasilan, media publik justru berisiko kehilangan fungsi jurnalistiknya.
Masyarakat membutuhkan lebih dari itu. Mereka ingin tahu bagaimana MBG bekerja di lapangan. Apakah makanannya benar-benar bergizi? Bagaimana kualitas pengadaannya?
Siapa yang mengawasi? Berapa anggarannya? Apa masalah yang muncul? Bagaimana pemerintah memperbaikinya?
Begitu pula dengan KDMP. Bukan hanya siapa yang meresmikan, tetapi apakah koperasi benar-benar hidup, siapa yang mendapatkan manfaat, bagaimana modalnya digunakan dan apakah masyarakat desa merasakan perubahan ekonomi.
Menariknya, pemerintah dan DPR sebenarnya sudah menyadari persoalan tersebut. Pada 2026, Komisi VII beberapa kali meminta TVRI, RRI dan LKBN Antara memperkuat peran sebagai penyeimbang informasi di tengah maraknya hoaks.
Ketiga lembaga tersebut bahkan telah berkolaborasi melalui Redaksi Nasional yang diarahkan menjadi information clearing house untuk menghadapi disinformasi, misinformasi dan hoaks.
Instrumennya ada. Jaringannya ada. Sumber dayanya ada. Anggaran negara juga tersedia.
Lantas mengapa perang informasi masih sering dimenangkan oleh akun anonim, potongan video tanpa konteks dan narasi yang belum terverifikasi?
Mungkin sudah waktunya ukuran keberhasilan media publik tidak hanya dihitung dari jumlah program, jumlah siaran atau serapan anggaran. Ketika masyarakat menerima informasi yang meragukan, ke mana mereka mencari kebenaran?
Jika jawabannya adalah TikTok, Instagram atau grup WhatsApp, maka ada pekerjaan rumah besar bagi TVRI, RRI dan ANTARA.
Apakah ketiganya cukup kuat untuk membuat informasi yang benar lebih cepat, lebih menarik dan lebih dipercaya daripada hoaks? Jika belum, mungkin yang perlu dievaluasi bukan hanya anggarannya. Tetapi cara media publik bekerja di era ketika perhatian masyarakat sudah direbut media sosial.(htw/edt)
