Bacaini.ID, KEDIRI — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Sumatera Utara memicu antrean panjang di berbagai SPBU sejak awal pekan. Pemerintah Provinsi Sumut bersama Pertamina akhirnya meminta bantuan TNI dan Polri untuk mengawal distribusi dan memastikan pasokan kembali normal.
Kodam I/Bukit Barisan menurunkan 18 personel TNI untuk menggantikan sementara sopir truk tangki Pertamina yang diberhentikan massal. Para prajurit ini memiliki kualifikasi mengemudikan kendaraan besar dan ditugaskan mengantar BBM dari Fuel Terminal Medan ke SPBU di wilayah terdampak.
“Kami berharap kelangkaan BBM dapat segera teratasi. Penugasan ini bersifat sementara sesuai kondisi lapangan,” ujar Kolonel Inf Sandy, Kepala Penerangan Kodam I/Bukit Barisan.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa persoalan bukan pada stok BBM, melainkan gangguan distribusi akibat pemecatan sopir truk tangki. Ia juga menyoroti adanya indikasi penjualan BBM subsidi ke pengusaha nonhak, yang memperparah kelangkaan di tingkat masyarakat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina dan TNI-Polri untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Masalah internal jangan sampai mengganggu kehidupan masyarakat,” kata Bobby.
Temuan ini menjadi perhatian serius DPR RI yang langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga pada Kamis, 16 Juli 2026. DPR memastikan stok BBM di depot secara nasional maupun di Sumut sebenarnya dalam kondisi aman. Antrean dipicu oleh oknum nakal, peralihan konsumen ke BBM bersubsidi, dan gangguan distribusi.
DPR mendesak agar Pertamina lebih transparan terkait akar masalah kelangkaan ini, menindak tegas oknum yang terlibat, serta mengevaluasi sistem pengawasan penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. DPR juga mendukung langkah TNI mengawal distribusi, namun menegaskan bahwa fungsi pengawasan sipil harus tetap dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran energi nasional.
Penulis: Hari Tri Wasono
