Kasus Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM KM UGM 2025 yang memplesetkan SPPG menjadi “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran” dan ungkapan kebencian dan kalimat bullying lainnya hingga akhirnya dilaporkan ke Bareskrim, terlalu mudah dibaca sebagai sekadar kenakalan seorang aktivis muda yang tidak pernah mendapat teguran dari civitas akademinya.
Padahal di balik satu kalimat ujaran kebencian dan satir itu mengendap sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia adalah puncak gunung es dari keprihatinan institusional yang menumpuk diam-diam.
Universitas Gadjah Mada, dengan segala pengaruh dan ambisi yang pernah dimilikinya, kini tengah menyaksikan posisinya merosot dalam peta kekuasaan nasional. Setidaknya ada enam lapisan yang saling bertaut untuk menjelaskan mengapa suara kritis dari Bulaksumur terdengar begitu nyaring sekaligus begitu personal di era ini.
Representasi yang Menyusut
Perbandingan antarkabinet memberi gambaran jelas soal itu. Pada era Jokowi, alumni UGM mengisi banyak kursi strategis di setiap periode pemerintahan. Nama-nama seperti Pratikno, Airlangga Hartarto, Retno Marsudi, Basuki Hadimuljono, dan Budi Karya Sumadi menjadi penanda betapa luasnya jejaring itu, ditambah Muhadjir Effendy, Pramono Anung serta Mohamad Nasir yang merupakan alumni pascasarjana (S2) UGM.
Yang menonjol bukan semata jumlahnya, melainkan bobot posnya. Pratikno tidak hanya menjadi salah satu menteri, melainkan menduduki Sekretariat Negara, simpul administratif yang paling dekat dengan Presiden.
Basuki Hadimuljono memegang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat persis ketika Jokowi memacu pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, mulai dari jalan tol Trans-Jawa, bendungan, ibukota baru IKN hingga pelabuhan, sehingga ia berdiri tepat di jantung agenda utama pemerintahan. Sudah menjadi rahasia umum jika publik pasti tau pasti banyak konsultan perencana, konsultan pengawas bahkan mungkin vendor dan pemborong di proyek-proyek strategis berasal dari alumni UGM.
Muhadjir Effendy mengendalikan sektor pendidikan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelum naik menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pengaruh itu bahkan melampaui meja kabinet.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung pernah menyatakan secara terbuka bahwa posisi eselon satu di kementerian paling banyak dipegang alumni UGM, dan bila perhitungan diperluas hingga perusahaan afiliasi BUMN, dominasi alumni Bulaksumur di kursi dewan direksi pun tetap terasa, bahkan staf khusus menteri banyak bertebaran alumni UGM.
Bagi komunitas akademik dan alumni yang selama satu dekade terbiasa memandang koridor kekuasaan sebagai perpanjangan tangan almamater, penyusutan ini bukan lagi soal angka di atas kertas. Ia terasa seperti pengusiran perlahan dari lingkaran dalam.
Pukulan Ganda Pilpres 2024
Pemilihan presiden 2024 menyodorkan ironi yang pahit. Untuk pertama kalinya dalam sejarah elektoral modern Indonesia, dua dari tiga pasangan calon hampir seluruhnya diisi oleh alumni “kampus kerakyatan” ini. Anies Baswedan, lulusan FEB UGM angkatan 1995, berdiri di Paslon 1. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang sama-sama jebolan UGM, mengisi Paslon 3.
Sebuah catatan yang beredar di ruang publik bahkan menyimpulkan bahwa, kecuali Prabowo dan Gibran, seluruh capres dan cawapres saat itu merupakan lulusan UGM.
Kekalahan keduanya tidak berhenti sebagai kegagalan elektoral biasa. Ia membawa beban simbolik yang lebih berat. Narasi bahwa kampus rakyat melahirkan pemimpin bangsa, yang selama bertahun-tahun dirawat dengan penuh kebanggaan, tiba-tiba harus berhadapan dengan uji realitas yang menyakitkan.
Energi frustrasi semacam itu tidak menguap begitu saja. Sebagian darinya bermetamorfosis menjadi sikap oposisi yang kemudian mencari salurannya di ruang publik, termasuk lewat aktivisme mahasiswa.
Luka Reputasi yang Belum Kering
Kontroversi ijazah Jokowi menambahkan dimensi reputasional yang pelik. Sejak April 2025, ratusan massa yang menamakan diri TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk menuntut klarifikasi atas dugaan pemalsuan dokumen. Aksi itu, disadari atau tidak, menempatkan UGM sebagai institusi yang kredibilitasnya tengah dipertanyakan publik.
Rektorat merespons dengan kehati-hatian prosedural. Mereka menegaskan bahwa Jokowi dinyatakan lulus pada 5 November 1985, namun memilih tidak terseret ke dalam polemik media sosial dan baru bersedia membuka bukti apabila diminta oleh pengadilan.
Bagi sebagian civitas akademika, sikap rektorat itu terbaca ambigu. Di satu sisi, kehati-hatian institusional bisa dimaklumi sebagai upaya menjaga marwah akademis.
Di sisi lain, lamanya waktu yang dibutuhkan sebelum keluar pernyataan resmi yang tegas justru menumbuhkan kesan bahwa UGM tersandera oleh loyalitas historis kepada alumnusnya yang paling termasyhur sekaligus paling kontroversial. Nama baik yang semestinya dijaga malah seolah ikut tergadai di pusaran perdebatan politik.
Bayang-Bayang Efek Pratikno
Kunci untuk memahami betapa dalamnya “era keemasan alumni UGM” terletak pada satu nama, yakni Pratikno. Mantan Rektor UGM yang diangkat Jokowi menjadi Menteri Sekretaris Negara sejak pengumuman kabinet pertama ini bukan sekadar satu di antara sekian banyak menteri. Ia adalah arsitek jejaring, penghubung struktural antara almamater dan pusat kekuasaan.
Selama dua periode penuh, posisi strategis di kementerian, lembaga negara, hingga dewan direksi BUMN menjadi lahan persemaian bagi komunitas alumni Bulaksumur secara lebih luas.
Begitu Prabowo terpilih dan Pratikno tidak lagi menempati posisi sentral sebagai penjembatan, seluruh ekosistem yang dibangun selama satu dekade itu kehilangan sendinya.
Persoalannya tidak berhenti pada kursi kabinet yang berkurang. Yang hilang adalah akses sistematis menuju sumber daya, anggaran, dan pengaruh kebijakan yang selama ini mengalir melalui simpul yang dirajut figur seperti Pratikno. Kevakuman itulah yang kini dirasakan komunitas UGM secara lebih luas, dan dari sanalah lahir ekspresi ketidakpuasan yang melampaui sekat-sekat akademis.
Sindrom Pascakuasa
Ada perbedaan mendasar antara UGM dan dua rival utamanya, UI dan ITB, dalam pengalaman historis menghadapi kekuasaan. ITB memiliki jejaring teknokrat dan insinyur yang berakar kuat di BUMN-BUMN strategis. UI menyimpan tradisi panjang menempatkan alumninya di pos-pos birokrasi dan hukum. Kedua almamater itu, dalam banyak hal, memandang representasi di pemerintahan sebagai sebuah kelaziman, bukan keistimewaan yang harus diperjuangkan setiap kali kabinet berganti.
Sejarah memberi contoh yang konkret. Ketika Orde Baru runtuh pada 1998, kelompok teknokrat ekonomi jebolan Fakultas Ekonomi UI yang dijuluki Mafia Berkeley tidak ikut tersapu oleh gelombang Reformasi. Mereka justru mempertahankan pos-pos penting di pemerintahan, dan jejaring intelektual itu diwariskan hingga ke generasi berikutnya seperti Sri Mulyani, Chatib Basri, Bambang Brodjonegoro, dan Darmin Nasution, yang pasca-Reformasi tetap memegang kendali atas birokrasi ekonomi sebagai menteri maupun Gubernur Bank Indonesia.
Pengaruh semacam itu bertahan melintasi pergantian rezim karena bersandar pada tradisi dan suksesi kelembagaan, bukan pada kedekatan personal dengan satu presiden.
UGM tidak berdiri di atas pijakan historis yang serupa. Lonjakan pengaruhnya yang luar biasa di era Jokowi justru bersumber dari koneksi personal seorang presiden yang kebetulan berasal dari almamater yang sama, bukan dari tradisi panjang keterlibatan sistematis dalam birokrasi nasional. Di titik itulah letak perbedaannya yang sesungguhnya: UGM tidak sedang kehilangan sebuah tradisi, melainkan kehilangan seorang katalis.
Ketika katalis pribadi itu lenyap, kehilangan pengaruh terasa jauh lebih dramatis dibanding yang dialami alumni ITB atau UI yang sekadar kehilangan beberapa kursi dalam rotasi kabinet biasa. Yang dialami UGM bukan rotasi, melainkan reversi ke posisi sebelum era Jokowi. Dan secara psikologis kolektif, kembali ke titik nol setelah pernah berada di puncak terasa jauh lebih menyakitkan ketimbang tidak pernah mencicipi puncak itu sama sekali.
Keheningan yang Pernah Ada
Ironi paling telanjang dari seluruh dinamika ini adalah kontras antara kemarin dan hari ini. Di era Jokowi, ketika alumni UGM memenuhi kursi kabinet, pos eselon satu kementerian, dan dewan direksi BUMN, nyaris tidak terdengar narasi tentang BEM UGM yang lantang mengkritik pemerintah sebagai sebuah institusi.
Diam itu bukan tanpa sebab. Secara tidak resmi, tumbuh rasa memiliki terhadap pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang yang dianggap berasal dari komunitas yang sama.
Begitu “orang-orang sendiri” tak lagi berkuasa, batas antara loyalitas institusional dan oposisi ideologis pun runtuh. Keriuhan suara BEM UGM hari ini, dalam banyak hal, adalah cermin negatif dari keheningan sepuluh tahun sebelumnya. Kenyataan ini membuka sebuah kebenaran yang tidak nyaman tentang aktivisme kampus di Indonesia: vokalisasi moral kerap memiliki akar yang tidak semata-mata moral. Ia juga tumbuh dari kalkulasi tentang di mana kekuasaan sedang berada dan siapa yang merasa terpinggirkan darinya.
Antara Idealisme dan Kepentingan
Pembacaan semacam ini tidak dimaksudkan untuk mendelegitimasi seluruh suara kritis yang keluar dari Bulaksumur. Sebagian substansi kritik yang dilontarkan, baik terhadap kebijakan tertentu, arah demokrasi, maupun kondisi ekonomi mahasiswa, bisa saja sahih secara argumentatif, terlepas dari siapa yang mengucapkannya.
Namun kejujuran intelektual menuntut kita membaca setiap suara kritis dalam konteks strukturalnya yang utuh. Kita perlu bertanya di mana sang pengkritik berdiri, apa yang baru-baru ini terlepas dari genggamannya, dan apakah ketajaman yang sama hadir ketika posisi tawar institusinya sedang berada di puncak.
Di titik inilah pertanyaan sesungguhnya bagi UGM mengemuka. Apakah suara kritis dari Bulaksumur merupakan ekspresi independensi akademik yang konsisten, ataukah ia sekadar perpanjangan dari roda kekuasaan yang sedang berputar menjauh?
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah kampus rakyat masih layak menyandang gelar penjaga nurani, atau justru telah menjelma menjadi salah satu pemain dalam pertarungan kepentingan yang sama yang selama ini ia kritik.
Penulis: Danny Wibisono*
*)Kepala Litbang Bacaini.ID
