Bacaini.ID, KEDIRI – Pemberiaan sepatu sekolah untuk peserta didik menjadi satu bagian dari Program Sekolah Rakyat yang dihadirkan Presiden Prabowo Subianto. Pemberian sepatu dimaksudkan menghadirkan rasa setara, bahwa setiap anak berhak berangkat ke sekolah dengan perlengkapan yang layak.
Namun, publik dikejutkan ketika muncul kabar bahwa harga pagu pengadaan sepatu mencapai Rp700 ribu per pasang. Angka itu segera memicu perdebatan, terlebih ketika masyarakat membandingkannya dengan produk lokal yang dijual di pasaran dengan harga jauh lebih murah, bahkan hanya sekitar Rp179 ribu.
Foto viral pemberian sepatu murah oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa semakin memperuncing polemik. Publik bertanya-tanya apakah pengadaan Kemensos benar-benar efisien atau justru membuka ruang bagi praktik pemborosan.
Desakan atas audit independen agar program sosial tidak menjadi ladang rente menguat. Kemensos menegaskan bahwa harga Rp700 ribu hanyalah pagu, realisasi lebih rendah, dan seluruh proses dilakukan melalui lelang resmi. KPK pun turun tangan melakukan kajian untuk memetakan potensi kerawanan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.
Resonansi isu ini tidak berhenti di Jakarta. Para pelaku industri lokal merasa tersisih dari pengadaan besar, padahal kualitas produk mereka tak kalah bersaing.
Di Sumatera dan Kalimantan, publik menyoroti akses distribusi, mempertanyakan apakah harga tinggi sebanding dengan kualitas jika sepatu tidak tahan lama di medan berat. Sementara di Sulawesi dan Papua, muncul pertanyaan soal keadilan, apakah anak-anak di daerah terpencil mendapat sepatu dengan kualitas sama, atau hanya menerima sisa distribusi.
Dampak politik dari polemik ini juga tidak bisa diabaikan. Kepercayaan publik terhadap program sosial pemerintah bisa tergerus jika isu harga dianggap sebagai bentuk pemborosan.
Kepala daerah yang mampu menyediakan sepatu murah berkualitas berpotensi mendapat simpati politik, dibandingkan dengan citra Kemensos yang dianggap boros. Narasi anti-korupsi pun semakin menguat, menjadi bahan kampanye bagi kelompok sipil dan oposisi yang menyoroti transparansi anggaran.
Sepatu Sekolah Rakyat seharusnya menjadi simbol kesetaraan akses pendidikan. Namun, polemik harga justru menimbulkan kesan bahwa program rakyat dikemas dengan logika elit. Transparansi dan keberpihakan pada produk lokal menjadi kunci agar program ini tidak sekadar menjadi catatan kontroversi, melainkan benar-benar langkah maju bagi anak-anak miskin di seluruh Indonesia.
Penulis: Hari Tri Wasono
