Pada 7 Januari 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto berdiri di hamparan sawah Karawang dan mengumumkan sebuah tonggak bersejarah: Indonesia kembali meraih status swasembada pangan — sebuah pencapaian yang ia tegaskan bukan sekadar prestasi sektoral, melainkan fondasi utama bagi kedaulatan bangsa. Capaian itu diraih lebih cepat dari target empat tahun.
Tapi ini bukan akhir cerita. Ini babak pertama.
Setelah berhasil mencapai swasembada beras, Presiden Prabowo kini mendorong percepatan swasembada protein sebagai langkah lanjutan memperkuat kemandirian pangan Indonesia. Dan di sinilah Ponorogo — kabupaten agraris di jantung Jawa Timur — seharusnya angkat bicara, bukan sebagai penonton, melainkan pelaku utama.
Ponorogo: Bahan Baku yang Belum Diolah
Ponorogomenyimpan potensi yang luar biasa. Lembah Madiun yang subur, lereng Wilis yang hijau, padang penggembalaan yang luas, populasi domba dan sapi perah yang signifikan. Kita adalah daerah yang secara alamiah dirancang untuk menjadi penyangga ketahanan pangan — bukan hanya untuk Jawa Timur, tapi untuk bangsa.
Namun ada paradoks yang menyakitkan. Pertanian kita terdesak alih fungsi lahan yang terus berjalan. Panen memang melimpah, tapi lahan makin menyusut. Sementara potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar belum dikelola secara optimal, produk unggulan kawasan belum memberikan nilai tambah, dan pelayanan infrastruktur kawasan masih kurang memadai.
Kita kaya potensi, tapi miskin ekosistem. Inilah pekerjaan rumah terbesar kita.
Merespons Mandat Nasional dan Mandat Global
Agenda swasembada pangan Presiden Prabowo bukan sekadar urusan produksi beras. Presiden menargetkan swasembada pangan menyeluruh —beras, jagung, hingga protein — dengan petani makmur, harga stabil, dan konsumen terlindungi. “Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan,” tegasnya.
Untuk mewujudkan itu, pemerintah mengalokasikan Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan, diarahkan pada pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, bibit unggul, dan modernisasi alat pertanian. Ponorogo harus membaca peluang ini. Dana sebesar itu tidak akan efektif tanpa daerah-daerah penghasil pangan yang siap menjadi mitra strategis, bukan sekadar penerima program. Di sisi lain, ada mandat global yang juga tidak bisa diabaikan.
SDGs menetapkan pada 2030, setiap negara harus menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produktivitas, menjaga ekosistem, dan memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya. Ini bukan bahasa asing—ini adalah deskripsi persis dari tantangan yang kita hadapi sehari-hari di Ponorogo.
Banjir yang makin sering. Lahan makin sempit. Petani makin tua. Anak muda yang makin menjauh pergi.
Tiga Pilar Transformasi yang Tidak Bisa Ditunda
Pertama, lindungi lahan pertanian sebagai aset strategis bangsa. Alih fungsi lahan bukan hanya masalah lokal — ia adalah ancaman terhadap ketahanan pangan nasional dan pengkhianatan terhadap komitmen SDGs kita.
Moratorium konversi lahan produktif harus ditegakkan dengan serius, didukung regulasi daerahyangmemiliki gigi. Setiap hektar sawah dan padang penggembalaan yang hilang adalah kontribusi kita yang hilang dari meja swasembada nasional.
Kedua, bangun rantai nilai, bukan sekadar rantai produksi. SDG 2 menekankan pentingnya menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen pangan skala kecil, termasuk melalui akses yang setara terhadap lahan, layanan keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah.
Ponorogo perlu bergerak dari sekadar memproduksi susu, daging, dan hasil bumi — menuju mengolah, mengemas, dan memasarkannya. Agroindustri yang lahir dari desa adalah kunci mengubah petani dari penerima harga menjadi penentu harga.
Ketiga, jadikan generasi muda sebagai agen transformasi, bukan korban urbanisasi. SDGs mensyaratkan inklusivitas — bahwa pembangunan harus menyentuh semua lapisan, termasuk perempuan dan pemuda desa.
Ponorogo sendiri telah menetapkan SDM sebagai salah satu dari empat sektor prioritas pembangunan, berdampingan dengan pariwisata, infrastruktur, dan pertanian. Saatnya prioritas itu dibuktikan dengan investasi nyata: program wirausaha pertanian muda, akses permodalan yang tidak birokratis, dan ruang ekspresi kreatif yang membuat Ponorogo layak untuk diimpikan kembali.
Dari Ponorogo Untuk Indonesia
Pertumbuhan ekonomi Ponorogo menguat di angka 5,37 persen. IPM naik. Kemiskinan turun. Nilai Tukar Petani menunjukkan tren positif. Angka-angka ini adalah modal, bukan tujuan. Ia memberi kita pijakan untuk melangkah lebih berani.
Kita berada di momen yang langka: ketika agenda nasional dan agenda global bertemu dalam satu titik — dan daerah agraris seperti Ponorogo memiliki kapasitas untuk menjadi jawaban atas keduanya. Presiden Prabowo menekankan bahwa ekosistem pertanian harus berjalan adil dan berpihak kepada petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.
Jika itu adalah arah Jakarta, maka tugas kita di Ponorogo adalah memastikan bahwa ujung tombak itu tidak tumpul karena diabaikan.
Ponorogo bukan sekadar daerah di pinggir peta Jawa Timur. Ia adalah salah satu lumbung yang menentukan apakah cita-cita besar bangsa ini —swasembada pangan, tanpa kelaparan, pembangunan berkelanjutan — bisa benar-benar terwujud atau hanya tinggal slogan di dinding kantor pemerintahan.
Panggilan sejarah itu sedang berbunyi. Pertanyaannya: apakah kita siap menjawab?
Penulis: Muhammad Harun Al Rasyid
*) Penulis adalah praktisi agribisnis dan sosiopreneur yang lebih 15 tahun bergerak di ekosistem peternakan dan ketahanan pangan nasional yang juga menulis buku Mendombakan Indonesia sekaligus penggerak sosiopreneur berbasis komunitas di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
