Bacaini.ID, KEDIRI – Rencana pemerintah Indonesia mengirim 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza memicu perdebatan sekelompok masyarakat.
Lini masa media sosial diwarnai beragam sikap dan reaksi atas rencana tersebut. Salah satu yang gencar menolak adalah Felix Siauw. Dalam unggahannya di akun IG @felix.siauw, ia menyebut jika tentara Indonesia berpotensi dimanfaatkan untuk melucuti pejuang Gaza.
“Rentan banget dimanfaatkan BoP, secara bos BoP, Trump, jelas-jelas mengatakan bahwa nggak akan ada negoisasi dalam menempatkan kepentingan Israel jadi no 1. Apapun kepentingan Israel, akan dibela Artinya, BoP = kepentingan Israel Masalahnya, versi “peace” BoP selama ini adalah melucuti pejuang Gaza, dan menyuplai senjata ke Israel, jelas banget dari 2023-2026, justru biang masalahnya adalah Israel yang disupport US,” tulisnya.
“Sederhananya, ada wilayah yang dicaplok, ada banyak orang dibunuh secara sadis. Sementara kita diminta sama penjahat-penjahat itu, untuk memastikan rakyatnya tidak bisa melawan, dan mewajarkan perbuatan jahat itu Mudah-mudahan tidak, tapi bagaimana kalau itu terjadi?” lanjutnya.
Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi warganet yang menuding Felix Siauw tidak konsisten dan tidak jelas keberpihakannya. Salah satu akun Instagram @izin_berpendapat yang memiliki cukup banyak pengikut di dunia maya.
Dalam kolom komentarnya, ia menulis bahwa pengiriman TNI ke Gaza dulu pernah dituntut oleh organisasi terafiliasi Felix Siauw. Namun sekarang ketika Presiden Prabowo merealisasi tuntutan itu, justru dihujat dan dicaci maki setiap hari dengan bermodalkan asumsi.
“Padahal, Hamas sendiri sudah mendapatkan jaminan dari Pemerintah Indonesia bahwa TNI tidak akan menjadi bagian yang melaksanakan agenda Israel. Netanyahu, right-wing zionis, yang justru gak nyaman atas kehadiran negara-negara seperti Indonesia. Lantas, sebenernya mereka sekarang lagi bela kepentingan siapa?” tulisnya.
Sementara itu pengiriman pasukan tersebut ditegaskan pemerintah sebagai misi kemanusiaan, non‑tempur, dan fokus pada perlindungan warga sipil, sebagaimana diuraikan Kementerian Luar Negeri dan sejumlah pejabat pertahanan.
Penulis: Hari Tri Wasono
