BACAINI.ID, JEMBER- Kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo ke Jember memotret langsung persoalan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan warga. Didampingi Bupati Muhammad Fawait, agenda dimulai dari pendopo kabupaten lalu berlanjut ke sejumlah titik krusial: Jembatan Pakusari, Pasar Tanjung, serta lokasi rencana flyover Mangli.
Di sektor kebencanaan, Kementerian PU mencatat sedikitnya 16 jembatan dan 50 bendung yang perlu penanganan kolaboratif antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Infrastruktur tersebut dinilai vital karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan mobilitas warga.
“Ada 16 jembatan dan 50 bendung yang akan kita tangani bersama. Ini prioritas karena menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar Dody Minggu (22/2/2026).
Ia menyebut kunjungan tersebut juga menindaklanjuti laporan kondisi darurat di sejumlah titik. Pemerintah pusat ingin memastikan data di lapangan sebelum memutuskan langkah percepatan.
Selain itu, pelebaran jalan nasional dari Tanggul menuju Kota Jember turut masuk pembahasan. Akses tersebut dinilai penting untuk memperlancar arus barang dan orang, sekaligus menopang aktivitas ekonomi.
Sorotan lain tertuju pada revitalisasi Pasar Tanjung. Pemerintah pusat mendukung pembaruan pasar tradisional itu, dengan catatan desain tetap mengusung identitas lokal.
“Fasad pasar harus mencerminkan wajah Jember, bukan Jakarta. Kearifan lokal harus terlihat,” tegas Dody.
Revitalisasi akan berjalan setelah Detail Engineering Design (DED) rampung. Pemerintah juga diminta menyiapkan skema sosialisasi dan relokasi agar aktivitas pedagang tetap berjalan selama proses pembangunan.
Bupati Fawait menilai dukungan pusat menjadi sinyal penting bagi percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen untuk membuka akses ekonomi dan menekan kemiskinan ekstrem.
“Infrastruktur adalah fondasi. Kalau akses terbuka, ekonomi bergerak, kesejahteraan ikut terdorong,” ujarnya.
Kunjungan ini menjadi penanda bahwa sejumlah proyek strategis Jember mulai masuk radar pusat. Tantangannya kini ada pada eksekusi, seberapa cepat koordinasi lintas level pemerintahan bisa diterjemahkan menjadi pembangunan nyata di lapangan.(meg/ADV)
