Beredar 5 Alasan Soeharto Bukan Pahlawan

Bacaini.ID, JAKARTA – Penolakan usulan nama Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional semakin meluas.

Setelah sebelumnya Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), sikap penolakan juga diperlihatkan Amnesty International Indonesia.

Melalui akun platform media sosial X @amnestyindo, Amnesty International Indonesia merilis alasan Soeharto tidak layak mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Baca Juga:

Beredar di media sosial 5 Alasan Mengapa Soeharto Bukan Pahlawan.

Yang pertama adalah masalah korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Praktik korupsi hingga otoritarian mengisi 32 tahun kekuasaan Soeharto sebagai presiden di masa Orde Baru.

Yang kedua adalah laporan Stolen Asset Recovery (StAR) dari PBB dan Bank Dunia tahun 2007. Disebutkan bahwa Soeharto pemimpin terkorup di abad 20.

Nilai korupsi Soeharto diperkirakan 15-35 miliar dollar Amerika. Sampai tutup usia Soeharto tidak pernah diadili. Berbagai pelanggaran berat HAM juga terjadi di era itu.

Yang ketiga adalah dominasi militer dalam struktur pemerintahan Presiden Soeharto. Hal itu menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan represi.

Keamanan nasional dan stabilitas dijadikan dalih pembenaran atas represi terhadap hak.

Yang keempat adalah pengelolaan sumber daya alam didominasi pemerintah pusat dan elit (penguasa dan konglomerat). Aspek kelestarian alam dan hak masyarakat lokal diabaikan.

Dan yang kelima rekam jejak Soeharto membuatnya tidak memenuhi syarat integritas moral dan keteladanan seperti yang dimaksud pasal 25 UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sama dengan menormalisasi pelanggaran HAM dan impunitas.

Sebelumnya Gus Mus blak-blakan mengatakan keberatan jika Presiden RI ke-2 Soeharto diusulkan mendapat gelar Pahlawan Nasional. Sebab selama berkuasa telah banyak melakukan ketidakadilan terhadap NU.

“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” kata Gus Mus di kediamannya Rembang, Jawa Tengah Rabu (5/11/2025).

Gus Mus beralasan Soeharto selama berkuasa banyak melakukan ketidakadilan terhadap ulama pesantren dan NU.

Di masa Soeharto berkuasa papan nama NU tidak boleh dipasang. Yang telah dipasang diturunkan melalui perintah bupati-bupati. Kemudian banyak kiai dimasukin sumur dan dipaksa masuk Golkar.

Gus Mus mencontohkan adiknya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya memutuskan keluar dari PNS setelah dipaksa masuk Golkar.

Gus Mus juga mengatakan melihat sendiri Kiai Sahal Mahfudz didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah. Kiai Sahal dipaksa menjadi penasehat Golkar Jawa Tengah dan ditolak.

Kalau ada orang NU yang setuju Soeharto diusulkan mendapat gelar Pahlawan Nasional, Gus Mus menilai hal itu menunjukkan kurangnya melek sejarah.

“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegas Gus Mus.

Gus Mus juga mengatakan banyak ulama dan pejuang bangsa yang memiliki jasa besar namun keluarganya tidak pernah mengusulkan gelar pahlawan. Hal itu untuk menjaga keikhlasan amal kebaikan yang bersangkutan.

“Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya menghindari riya,” kata Gus Mus.

Penulis: Tim Redaksi

Editor: Solichan Arif