Bacaini.ID, KEDIRI – Guna memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM), Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan menggelar pertemuan penguatan forum kemitraan pencegahan dan penanggulangan ATM di Kota Kediri Tahun 2025, Rabu (18/7) di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri.
Kegiatan dimaksudkan untuk mendukung tercapainya target eliminasi HIV/AIDS, TB dan malaria di Kota Kediri pada Tahun 2030. Dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, dr Muh. Fajri Mubasysyir secara terpisah mengatakan upaya pencegahan maupun penanggulangan penyakit HIV/AIDS, tuberkulosis (TB) dan malaria membutuhkan peran lintas sektor.
Sesuai dengan amanat Perpres Nomor 67 Tahun 2021 yang didalamnya menjelaskan tentang pelaksanaan strategi nasional eliminasi Tuberkulosis. Dimana untuk kegiatan tersebut membutuhkan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, koordinasi percepatan penanggulangan TBC dan peran serta masyarakat. “Kita harus meningkatkan jejaring dan kemitraan serta kolaborasi agar ATM ini bisa kita tanggulangi bersama sehingga eliminasi TBC Tahun 2030 bisa terealisasi,” jelasnya.
Selanjutnya untuk temuan kasus HIV/AIDS, TBC dan Malaria di Kota Kediri Tahun 2025 sampai dengan triwulan I, Dinas Kesehatan mencatat jumlah penderita HIV/AIDS sebanyak 2.780 dengan rincian 2.247 penderita HIV dan 533 penderita AIDS. Untuk TBC sebanyak 393 penderita dan kasus malaria yakni 1 penderita. “Ini data kumulatif karena penderita HIV/AIDS tidak bisa sembuh maka tidak bisa dibuat data kasus baru per tahun. Sedangkan untuk kasus malaria yang kita tangani bukan berasal dari Kota Kediri. Artinya kasus ini import dimana penderitanya terkena virus malaria dari luar wilayah Kota Kediri,” tuturnya.
Terkait layanan kesehatan di Kota Kediri, dr Fajri lebih lanjut menjelaskan hampir semua rumah sakit dan puskesmas di Kota Kediri membuka layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) HIV/AIDS, pengobatan TBC dan Malaria. Namun masih ada tantangan untuk penanganan kasus tersebut. Diantaranya masih ada stigma negatif kepada orang dengan HIV/AIDS (ODHIV) di Kota Kediri, belum semua ODHIV yang ditemukan memulai pengobatan ARV, dsb. “Sudah hampir semua rumah sakit di Kota Kediri ada layanan pengobatan HIV/AIDS. Sehingga jika ada temuan penderita yang positif bisa langsung ditindaklanjuti dan kita ajak melakukan pengobatan,” tambahnya.
dr Fajri menambahkan dalam upaya strategi penanganan kasus tersebut pihaknya akan terus melakukan kolaborasi dan membangun jejaring dengan komunitas dan kader kesehatan agar memberikan informasi, edukasi dan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan kepada masyarakat. Selain itu mengajak ODHIV temuan baru untuk segera akses ARV, menambah layanan PDP terutama puskesmas agar ODHIV yang ditemukan bisa sesegera mungkin mengakses ARV, mengusulkan pelatihan tata laksana HIV dan IMS secara komprehensif untuk puskesmas yang belum memiliki SDM yang kompeten. “Secara masif kita juga akan memberikan edukasi, sosialisasi untuk mencegah HIV/AIDS dengan melakukan hubungan yang sehat. Kita juga melakukan promosi pencegahan dan pemberian pengobatan ATM,” ujarnya. dr Fajri berharap kegiatan pertemuan ini bisa menjadi motivasi untuk menguatkan kolaborasi lintas sektor agar penuntasan ATM hingga Tahun 2030 bisa terealisasi.
Sementara itu perwakilan Asosiasi Dinas Kesehatan, drg. Rahayu Kusdarini mengatakan pihaknya mendapatkan amanat dari Kementerian Kesehatan dan Kemendagri untuk melakukan pendampingan di 248 kab/kota se Indonesia atau 27 kab/kota di Jawa Timur salah satunya Kota Kediri untuk penyelesaian AIDS, TBC, Malaria Tahun 2030. Menurutnya untuk menyelesaikan penyakit menular harus menemukan kasus sebanyak-banyaknya kemudian dilakukan penanganan.
“Kita dorong dan fasilitasi daerah untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahannya. Tentunya para undangan yang hadir hari ini bisa berkontribusi menyampaikan pemikirannya seperti apa Kota Kediri ini kita susun sesuai tugasnya masing-masing,” tambahnya.
Kegiatan pertemuan ini sudah berlangsung sejak hari Senin lalu dan mengundang perwakilan Direktur rumah sakit, Kepala OPD terkait, kecamatan, kelurahan, puskesmas, perbankan dan pimpinan organisasi keagamaan. (ADV)
