Bacaini.ID, BLITAR – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memangkas anggaran bersifat seremonial dan perjalanan dinas.
Efisiensi dan penghematan dalam penyusunan kriteria anggaran serta keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial, jadi penekanan penting presiden.
Namun kebijakan Prabowo tampaknya tidak sepenuhnya tercermin dalam politik anggaran di Pemkab Blitar, khususnya terkait pembiayaan perjalanan dinas.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar diketahui telah menyiapkan pagu dana sebesar Rp 951 juta atau tepatnya Rp 951.075.000.
Informasi yang dihimpun, uang rakyat yang besarnya nyaris 1 miliar itu dialokasikan untuk kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota tahun 2025.
Pengelolaan dana perjalanan dinas dalam kota itu diketahui berkode RUP 38922903, dengan status swakelola dan berketerangan satu paket pekerjaan.
Pagu sebesar Rp 951 juta lebih itu terbagi atas 13 kegiatan, di mana masing-masing diuraikan untuk biaya transportasi non PNS dan uang harian perjalanan dinas dalam kota.
Detailnya, untuk setiap kegiatan perjalanan dinas dalam kota, dinas terkait mengalokasikan anggaran rata-rata Rp 26 juta, Rp 60 juta, Rp 90 juta, hingga Rp 360 juta.
Seorang aktivis di Blitar Raya mengaku masih melakukan kajian soal anggaran perjalanan dinas Pemkab Blitar yang nilainya cukup fantastis itu.
Apakah pagu anggaran yang disiapkan itu wajar atau menyimpangi azas kepatutan? Hal itu belum disimpulkan.
Sebab anggaran perjalanan dinas dengan nilai fantastis serupa ditengarai juga banyak dijumpai pada dinas lain.
Pada sisi lain, output dari perjalanan dinas diakui seringkali tidak jelas, bersifat formalitas, dan bahkan terkesan hanya untuk “nglencer” belaka.
Bahkan perjalanan dinas kerap dispekulasikan jadi ajang berburu penghasilan sampingan atau tambahan lantaran adanya honor yang telah dianggarkan sebelumnya.
“Artinya semakin banyak perjalanan dinas, akan semakin banyak pula keuntungan yang didapat. Saat ini kita masih melakukan kajian,” ujar Subhan.
Sementara di depan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih pada 24 Januari 2025 lalu, Presiden Prabowo menegaskan anggaran untuk hal-hal bersifat seremoni atau upacara, seperti perayaan ulang tahun atau perjalanan dinas, akan dipotong.
“Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang sisanya di vidcon-kan. Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp20 triliun lebih, kalau kita hitung Rp20 triliun berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” tegas Prabowo.
Selain penghematan anggaran, Prabowo juga menargetkan Indonesia tidak akan mengimpor beras, jagung, maupun garam di Tahun 2025.
Menurutnya sasaran swasembada pangan dapat tercapai lebih cepat dari yang diperkirakan, yaitu pada akhir 2025 atau paling lambat awal 2026.
Penulis: Solichan Arif
