KEDIRI – Kegemparan terjadi di rumah dinas Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono S.I.K, Rabu pagi (1/7/2020). Petugas jaga tak berkutik dan membiarkan personil TNI masuk hingga ke teras rumah Kapolres.
Tak main-main, dua personil TNI yang menerobos masuk bukan anggota biasa. Mereka adalah Kasdim Mayor Czi Gatot Palwo Edi dan Kasbrig Letkol Inf Nuryanto.
Belum sempat Lukman Cahyono membuka mulut, dua perwira TNI itu lebih dulu buka suara. “Selamat ulang tahun, kami ucapkan,” kata Gatot Palwo Edi dan Nuryanto yang kompak menyanyikan lagu ulang tahun.
Rupanya kedatangan para tentara ke rumah dinas Kapolres Kediri ini untuk merayakan Hari Bhayangkara ke-74. Sambil membawa kue tart dan tumpeng, mereka memberi ucapan selamat kepada Lukman dan seluruh jajaran Polres Kediri.
Momen indah pun terjadi berurutan. Dengan wajah bahagia Lukman memotong kue pemberian tamunya dan menikmati bersama-sama. Seluruh anggota Polri dan TNI ikut menyantapnya.
Dalam senda gurau, mereka larut dalam kebahagiaan peringatan hari lahir korps Kepolisian Republik Indonesia. Sebuah institusi negara yang setia menjaga keamanan masyarakat selama 74 tahun.
“Terima kasih saya ucapkan atas kejutan serta perhatiannya kepada kami. Semoga sinergitas dan tali persaudaraan antara TNI-Polri senantiasa terjalin baik, kompak terus demi keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kediri,” kata Lukman.
Dua koleganya dari TNI mengamini pernyataan tersebut, dan berkomitmen untuk menjaga keamanan secara bersama-sama. “Inilah bukti bahwa TNI dan Polri, khususnya di wilayah Kabupaten Kediri selalu kompak. Kami datang memberikan ucapan selamat HUT ke-74 Bhayangkara,” terang Kasdim Gatot Palwo Edi.
Sejarah Polri
Perjalanan Kepolisian RI di tanah air telah cukup panjang. Mengutip laman polri.go.id, cikal bakal ini telah terbentuk sejak zaman Kerajaan Majapahit, dimana Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara. Tugasnya melindungi raja dan kerajaan.
Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali dengan pembentukan pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi. Mereka bertugas menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.
Pada masa itu bentuk kepolisian terbagi dalam beberapa sektor. Seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.
Pembedaan jabatan bangsa Belanda dan pribumi terjadi di insitusi ini. Pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Wewenang mereka hanya menjadi agen polisi seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.
Pada masa pendudukan Jepang, wilayah kepolisian Indonesia dibagi menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan berpusat di Banjarmasin.
Periode 1945-1950 adalah awal kemandirian polisi dari campur tangan penjajah. Insitusi ini bahkan bertugas mengamankan momentum Soekarno-Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sejak itu polisi Indonesia resmi menjadi polisi yang merdeka.
Langkah itu ditindalanjuti oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia pada tanggal 21 Agustus 1945. Ini merupakan langkah awal mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.
Presiden Soekarno lantas melantik melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN) pada 29 September 1945.
Pada awalnya kepolisian menginduk pada dua lembaga. Secara administratif berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara. Secara operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
Seiring terbitnya Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D tanggal 1 Juli 1946, Djawatan Kepolisian Negara diputuskan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini. (*)