Bacaini.id, TULUNGAGUNG – Akibat tidak memenuhi persyaratan administrasi, pembangunan tiga rumah ibadah di Tulungagung terpaksa terhenti. Tanpa memenuhi persyaratan itu, pengurus atau panitia pembangunan rumah ibadah tidak bisa mendapatkan rekomendasi untuk melakukan pembangunan.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tulungagung, Efendi Abdullah Sunni mengatakan, berdasarkan surat Peraturan Bersama Manteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mendirikan rumah ibadah.
Diantaranya pengguna rumah ibadah minimal 90 orang, rumah ibadah tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat, mendapatkan persetujuan lingkungan sebanyak 60 orang dan sejumlah persyaratan lainya.
“Kami masih menemui beberapa pantia pembangunan rumah ibadah yang masih belum memahami peraturan tersebut. Akhirnya mereka belum bisa mendapatkan rekomendasi untuk bisa membangun rumah ibadah,” kata Efendi kepada Bacaini.id, Rabu, 24 Agustus 2022.
Menurutnya, seringkali pengurus ataupun panitia pembangunan rumah ibadah terkendala dalam mendapatkan persetujuan lingkungan. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi, sehingga terkesan tertutup.
“Beberapa kasus saat kami mendatangi lokasi, masih ada warga yang menolak memberikan persetujuan pendirian rumah ibadah karena belum mendapatkan sosialisasi,” ungkapnya.
Pria berjenggot itu menjelaskan, setidaknya sampai saat ini masih ada tiga rumah ibadah yang belum bisa didirikan karena belum mengantongi surat rekomendasi dari FKUB serta Kemenag Tulungagung. Diantaranya bangunan gereja di Desa Batangsaren, gereja di Desa Moyoketen dan masjid di Desa Rejoagung.
“Rata-rata mereka terkendala persyaratan administrasi yakni tentang persetujuan lingkungan sekitar. Beberapa warga juga masih ada penolakan terkait pembangunan rumah ibadah tersebut,” terangnya.
Lebih lanjut Efendi mengungkapkan bahwa sebelumnya juga ada pembangunan Pura di Desa Wajak Kidul yang belum mendapatkan rekomendasi. Tetapi pada 15 Agustus 2022 lalu, pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi dengan catatan. Pasalnya, setelah dilakukan pengecekan dilapangan masih ada warga yang menolak.
“Ini merupakan kali pertama kami mengeluarkan rekomendasi dengan catatan. Karena biasanya kami memberikan rekomendasi lepas. Pemberian rekomendasi dengan catatan terhadap pembagunan Pura ini memang karena masih ada penolakan dari warga sekitar,” pungkasnya.
Penulis: Setiawan
Editor: Novira
