Bacaini.id, TULUNGAGUNG – Sebanyak 87.833 keluarga di Tulungagung tidak memiliki hunian atau backlog. Hal ini disebabkan karena angka pernikahan dan kelahiran di Tulungagung, tidak sebanding dengan kebutuhan hunian.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), Anang Prastitianto mengaku jika pihaknya memang masih belum dapat mengurangi kondisi backlog yang terjadi di Tulungagung.
“Karena laju pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan rumah tidak seimbang. Sehingga backlog terus meningkat, dari tahun lalu ada 56 ribu unit, kini menjadi 87 ribu unit,” ujar Anang, Kamis, 19 Mei 2022.
Anang menyebutkan dari data Dispendukcapil ada sebanyak 396.754 kepala keluarga (KK) di Tulungagung. Sedang berdasarkan data dari kecamatan, jumlah hunian di Tulungagung hanya 308.921 unit. Artinya, sekitar 87.833 KK yang belum memiliki hunian.
“Sedangkan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tidak sepenuhnya mengurangi backlog, karena yang kami bangun bukan rumah baru. Bahkan tidak menutup kemungkinan, angka backlog masih akan meningkat pada tahun depan,” sebutnya.
Terkait dengan keberadaan rusunawa, menurut Anang juga tidak membantu penurunan angka backlog secara signifikan. Dua rusunawa yang ada di Kelurahan Jepun hanya mampu menampung 114 KK yang sudah terisi 72 KK.
Sementara satu rusunawa lainnya masih menunggu serah terima dari Dinas Kesehatan karena bangunan tersebut baru saja dipakai untuk tempat karantina penderita Covid 19.
“Untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah sudah disiapkan agar bisa menghuni rusunawa,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Anang menyampaikan upaya lain untuk mencegah backlog ini adalah dengan mendorong asosiasi pengembang perumahan (Apersi) untuk membangun perumahan di Tulungagung.
“Sudah ada enam perumahan yang diajukan sebagai perumahan bersubsidi dengan harga sekitar Rp150 juta dan untuk pembayarannya nanti bisa dicicil,” pungkasnya.
Penulis: Setiawan
Editor: Novira
