Sorotan terhadap tiga perusahaan tersebut juga mengarah pada struktur kepemilikan yang terhubung dengan Djarum Group dan keluarga Hartono. Berdasarkan penelusuran sejumlah laporan organisasi lingkungan, termasuk TUK Indonesia dan Auriga Nusantara, PT Fajar Surya Swadaya, PT Silva Rimba Lestari, dan PT Wana Hijau Pesaguan merupakan bagian dari jaringan bisnis kehutanan yang dikenal sebagai Djarum Forestry.
Struktur kepemilikan ketiga perusahaan itu tidak seluruhnya dilakukan secara langsung, melainkan melalui sejumlah perusahaan perantara atau holding. Dalam laporan yang merujuk pada profil perusahaan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan HAM, jalur kepemilikan kelompok Djarum disebut mencapai sekitar 87 persen pada PT Fajar Surya Swadaya, 88 persen pada PT Silva Rimba Lestari, dan 90 persen pada PT Wana Hijau Pesaguan.
Sejumlah perusahaan yang tercatat dalam jaringan kepemilikan tersebut antara lain PT Lingkarmulia Rimba Khatulistiwa, PT Rimba Hijau Sejahtera, dan PT Garama Dhanajaya. Sementara itu, PT Intercipta Sempana muncul dalam jalur kepemilikan kelompok pemegang saham lainnya.
Nama Robert Budi Hartono juga disebut dalam sejumlah laporan investigasi sebagai salah satu pihak yang memiliki kepemilikan tidak langsung dalam jaringan perusahaan kehutanan tersebut. Temuan ini memperlihatkan adanya keterkaitan struktur bisnis ketiga perusahaan dengan keluarga pemilik Djarum Group.
WALHI meminta investigasi menyeluruh
WALHI meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pendataan titik panas, tetapi melakukan pemeriksaan langsung terhadap wilayah konsesi yang terindikasi mengalami kebakaran.
Investigasi diperlukan untuk mengetahui sumber api, kondisi kawasan sebelum dan setelah kebakaran, aktivitas pengelolaan lahan, serta kemungkinan adanya kelalaian atau pelanggaran hukum.
Dalam penanganan karhutla, tanggung jawab korporasi tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan keberadaan hotspot. Penegak hukum perlu mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan penyebab kebakaran dan hubungan antara peristiwa tersebut dengan aktivitas maupun tanggung jawab pengelola konsesi.
WALHI berharap indikasi kebakaran di wilayah konsesi tidak berhenti menjadi temuan pemantauan, tetapi ditindaklanjuti melalui proses investigasi yang transparan sehingga pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui. (htw/edt)



