Wajah Baru Pemerintahan Mas Abu

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar melakukan perombakan pejabat di pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 132 pegawai digeser mulai pejabat tinggi, administrator, hingga pengawas.

Pelantikan 132 personil yang dilakukan Mas Abu di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri, Senin 30 November 2020 cukup istimewa. Langkah itu dianggap menjawab kebuntuan organisasi yang sempat mengalami kekosongan pejabat dalam waktu lama.

Sebanyak 20 pejabat dilantik secara langsung di Ruang Joyoboyo, sedangkan 112 lainnya mengikuti pelantikan secara virtual di kantor masing-masing. “Totalnya sebanyak 132 pejabat yang dilantik. Pejabat tinggi pimpinan pertama 8 orang, administrator 36 orang, dan pengawas 88 orang,” kata Mas Abu kepada Bacaini.id selesai acara.

Mas Abu memberi waktu tiga hari kepada mereka untuk menyelesaikan tanggungjawab pekerjaan di kantor lama. Selanjutnya tugas baru harus segera digenjot untuk membuat program menarik, terutama peningkatan perekonomian di Kota Kediri.

Tugas para pejabat yang dilantik ini cukup berat, yakni memulihkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi. Masing-masing dinas dituntut lebih kreatif dan saling berkoordinasi dalam melakukan pelayanan.

“Bukan saatnya bersaing antar dinas. Ego sektoral harus dibuang,” kata Mas Abu.

Meski terlambat, langkah wali kota ini diapresiasi legislator DPRD Kota Kediri. Sekretaris Fraksi Demokrat Ashari mengatakan langkah tersebut sejalan dengan pandangan umum dan pendapat Fraksi Demokrat kepada wali kota.

“Kami berharap siapapun yang menduduki jabatan itu benar-benar didasarkan pada kapasitas dan kapabilitas. Kami tunggu ide dan gagasan mereka,” kata Ashari.

Ashari juga berharap agar beberapa jabatan yang belum terisi hingga saat ini menjadi perhatian serius wali kota. Diantaranya adalah jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran yang masih dipimpin Pelaksana Tugas dr. Fauzan Adima. Seiring bertambahnya kasus Covid-19 di kota Kediri, perlu ditunjuk direktur definitif agar lebih leluasa mengambil kebijakan.

Catatan kritis juga disampaikan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Reza Darmawan. Menurutnya langkah yang diambil Mas Abu sudah tepat meski terlambat. Kekosongan pimpinan organisasi pemerintah yang berlangsung lama cukup mengganggu kinerja pemerintah selama ini. “Kami berterima kasih kepada wali kota yang sudah menjawab banyak pertanyaan tentang kekosongan jabatan ini,” kata Reza Darmawan.

Namun dia juga memberi catatan kepada mereka untuk segera melaksanakan program kepala pelaksana tugas sebelumnya. Sebab anggaran pendapatan dan belanja tahun 2020 harus segera terserap dalam waktu 23 hari.

Selain itu, kendala lainnya adalah pembuatan program tahun 2021 yang dilakukan tanpa keterlibatan kepala dinas yang baru. “Harusnya pelantikan dilakukan sebelum pembahasan APBD 2021, sehingga mereka tahu apa yang direncanakan,” kata Reza.

Reza Darmawan juga mengingatkan beberapa titik lemah penanganan Covid-19 yang menjadi tanggung jawab “kabinet” yang baru. Seperti penambahan pasien Covid-19 di tengah berkurangnya ruang karantina yang ada.

Dia berharap agar pelaksanaan APBD 2021 bisa segera dimulai pada Januari 2021, mengingat pandemi yang tak kunjung membaik hingga akhir tahun ini. “Jangan molor di bulan Februari,” katanya. (Novira, HTW)

Cetak ini