Bacaini.ID, KEDIRI – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menandatangani Komitmen Bersama Kepala Daerah dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Penandatanganan tersebut dilakukan dalam acara Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Mbak Wali mengikuti kegiatan tersebut secara daring di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Selasa (22/09/2026). Penandatanganan komitmen bersama tersebut menjadi penguatan sinergi lintas sektor dalam menjalankan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Berdasarkan RPJMD Kota Kediri Tahun 2025-2029, target prevalensi stunting pada tahun 2026 ini dapat ditekan pada level 17,5%. Adapun capaian semester 1 tahun 2026 sebesar 4,4% dengan jumlah temuan kasus balita yang teridentifikasi stunting sebanyak 718 anak dari 16.318 balita yang diukur. Angka tersebut mengalami penurunan dari prevalensi stunting tahun 2025 yang berada di angka 4,6%. Hal ini menunjukkan Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) Kota Kediri berkinerja baik. Sebagaimana hasil Penilaian Kinerja Daerah dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Tahun 2026, bahwa Kota Kediri menduduki urutan kedua berkinerja terbaik se-Jawa Timur.
“Alhamdulillah, di Kota Kediri prevalensi stunting turun. Di semester satu tahun 2026 ini angkanya 4,4% dengan jumlah kasus 718 balita. Tentu Pemerintah Kota Kediri akan terus berupaya mencegah dan menurunkan prevalensi stunting ini,” ujarnya.
Mbak Wali mengungkapkan upaya pencegahan stunting merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Kota Kediri. Anak-anak yang tumbuh sehat diharapkan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan. Di Kota Kediri telah dilakukan beberapa upaya untuk mencegah dan mempercepat penurunan stunting. Di antaranya melalui pemberian makanan tambahan (PMT) untuk mencegah serta mengatasi masalah gizi kurang dan stunting pada anak. Lalu program ATM Beras bagi warga yang masuk desil 1-4 untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ada pula Surat Edaran terkait urban farming, dimana hasil panen dari urban farming dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan warga. “Jadi nanti warga yang ada di desil 1 bisa kita support melalui urban farming. Kita juga terbantu dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita,” ungkapnya.
Wali Kota termuda ini menjelaskan stunting terjadi karena banyak faktor, bukan hanya persoalan makanan dan asupan gizi. Kondisi tempat tinggal juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Karena itu, di DPKP ada program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Rumah yang tidak layak dan lingkungan yang kurang sehat dapat memengaruhi kondisi kesehatan ibu, termasuk saat hamil. “Jadi penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh, tidak bisa hanya dari satu sisi. Kita perlu memastikan ibu dan anak mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang sehat, akses layanan kesehatan yang baik, serta pemenuhan gizi yang cukup,” jelasnya.
Mbak Wali menyebut salah satu tantangan dalam pencegahan stunting adalah masih adanya pasangan yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai persiapan menjadi orang tua. Edukasi perlu diberikan sejak sebelum kehamilan, termasuk mengenai pemenuhan gizi, kesehatan fisik, serta kesiapan mental, sehingga pasangan yang menikah benar-benar siap menjalankan peran sebagai orang tua. Mbak Wali juga menyoroti pernikahan dini sebagai salah satu hal yang perlu menjadi perhatian. “Tentu kita terus berkolaborasi dengan Kemenag untuk mengedukasi hal tersebut, edukasi pencegahan pernikahan dini ini penting. Agar nantinya calon pengantin sudah siap, memiliki bekal yang cukup untuk membangun keluarga yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” imbuhnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj Sekda Endang Kartika Sari, Kepala OPD terkait, perwakilan Puskesmas se-Kota Kediri, serta tamu undangan lainnya.(adv)
