Bacaini.id, Jember- Di saat banyak daerah mengandalkan kenaikan pajak untuk mendongkrak pendapatan, Jember memilih jalan berbeda. Tarif tidak dinaikkan, tapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru tembus Rp1 triliun pada 2025.
Ada pergeseran cara pandang dalam mengelola pendapatan di Jember.
Sepanjang 2025, Pemkab Jember tidak mengambil langkah populis yang berisiko dengan menaikkan pajak atau retribusi. Sebaliknya, pemerintah daerah justru melonggarkan beban fiskal masyarakat. Hasilnya cukup mencolok yakni PAD tumbuh lebih dari 36 persen, tertinggi di Jawa Timur, dan menempatkan Jember di lima besar dari 38 kabupaten/kota.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember, Achmad Imam Fauzi, menyebut capaian ini bukan hasil kebetulan. Ada strategi yang dirancang sejak awal, dengan pendekatan berbasis data dan dijalankan secara konsisten.
“Yang meningkat bukan tarifnya, tapi partisipasi wajib pajak dan aktivitas ekonominya,” kata Fauzi, Senin (6/4/2026).
Strategi itu diwujudkan dalam berbagai kebijakan insentif. Retribusi pasar diturunkan, parkir digratiskan pada periode tertentu, hingga pemberian pengurangan dan pembebasan pajak di momentum strategis.
Kebijakan ini memberi ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk tetap bergerak di tengah tekanan ekonomi.
Pendekatan tersebut berangkat dari asumsi sederhana: ketika beban diringankan, kepatuhan tidak perlu dipaksa. Ia tumbuh dengan sendirinya.
Di Jember, asumsi itu terbukti. Basis wajib pajak meluas, transaksi ekonomi meningkat, dan penerimaan daerah ikut terdongkrak tanpa harus menaikkan tarif.
Namun Fauzi menekankan, pendekatan ini tidak berdiri sendiri. Ada faktor lain yang ikut menentukan, yakni kepemimpinan daerah yang mampu membangun kepercayaan publik.
“Ini bukan sekadar teknis fiskal. Ada kepemimpinan yang membangun trust sampai ke bawah. Ketika kepercayaan itu tumbuh, masyarakat lebih patuh dan mau terlibat,” ujarnya.
Selain itu, pola kerja antar organisasi perangkat daerah (OPD) juga ikut berubah. Pengelolaan PAD tidak lagi berjalan sektoral, melainkan terintegrasi. “Target PAD adalah kerja kolektif. Tidak bisa hanya dibebankan pada satu sektor,” tambahnya.
Dari sisi sektoral, pariwisata menjadi salah satu penggerak. Sepanjang 2025, sektor ini mencatatkan pendapatan Rp50,87 miliar, naik 2,08 persen. Namun lonjakan paling terasa ada pada jumlah kunjungan wisatawan yang mencapai 1.800.014 orang atau bertambah lebih dari 577 ribu kunjungan dibanding tahun sebelumnya.
Kenaikan ini dipicu kombinasi kebijakan tarif yang lebih terjangkau di destinasi unggulan, pembukaan rute penerbangan langsung, serta tumbuhnya sektor pendukung seperti restoran, kafe, dan desa wisata. “Ketika harga dibuat lebih terjangkau, kunjungan meningkat. Dampaknya langsung terasa pada perputaran ekonomi dan penerimaan daerah,” jelas Fauzi.
Secara makro, kinerja ekonomi Jember sepanjang 2025 juga menunjukkan tren positif, bahkan melampaui rata-rata Jawa Timur. Ini memperkuat bahwa kebijakan insentif tidak hanya berdampak pada fiskal, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi secara lebih luas.
Meski begitu, tidak semua program langsung tercermin dalam angka tahun berjalan. Sejumlah kebijakan masih akan terlihat dampaknya pada tahun anggaran berikutnya karena faktor administrasi.
Namun arah kebijakan dinilai sudah berada di jalur yang diinginkan. Dengan capaian ini, Jember tidak hanya mencatatkan pertumbuhan PAD yang tinggi. Lebih dari itu, ada perubahan pendekatan dari mengandalkan kenaikan tarif menjadi membangun kepercayaan dan partisipasi. (meg/ADV)
