Bacaini.ID, JAKARTA – Hampir satu dekade berunding, Indonesia dan Uni Eropa akhirnya menandatangani perjanjian perdagangan bebas pada Sabtu (21/11/2026). Bagi eksportir, kabarnya menggiurkan: pasar 730 juta orang kini terbuka dengan tarif yang jauh lebih rendah. Namun, pintu itu baru benar-benar terbuka lebar bagi mereka yang siap memenuhi aturan Eropa.
Kesepakatan terdiri dari Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Investment Protection Agreement (IPA). Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebutnya salah satu perjanjian paling ambisius yang pernah dicapai Uni Eropa di Asia. “Di saat pihak lain menutup pintu, kami tetap membukanya,” katanya.
Dari sisi Indonesia, hitungan di atas kertas cukup besar. Laporan media bisnis menyebut produk Indonesia langsung menikmati tarif nol di 90,4 persen pasar Uni Eropa. Laporan lain menyebut sekitar 80 persen ekspor bebas tarif. Perbedaan angka itu belum terjelaskan, sehingga angka resminya perlu dikonfirmasi. Sektor yang disebut paling diuntungkan adalah minyak sawit, kopi, tekstil, pakaian, alas kaki, dan furnitur, yang banyak menyerap tenaga kerja.

Pemerintah memproyeksikan ekspor ke Uni Eropa bisa naik hingga 60 persen pada tahun-tahun awal. Tambahan pendapatan nasional diperkirakan sekitar US$2,8 miliar dan sekitar 5 juta pekerja padat karya disebut terdampak langsung. Nilai perdagangan bilateral yang sekitar US$30 miliar pada 2024 diperkirakan bisa berlipat ganda dalam lima tahun setelah perjanjian berlaku. Semua angka ini masih proyeksi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan manfaat bagi eksportir “konkret dan terukur”.
Sawit, yang sempat menjadi ganjalan terbesar karena isu deforestasi, kini punya protokol khusus. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono memperkirakan ekspor sawit ke Eropa dapat bertambah 500.000 ton hingga 1 juta ton dari kisaran 3 juta ton saat ini. Tarif nol untuk minyak sawit mentah dan turunannya berlaku dalam kuota sekitar 1 juta ton per tahun.
Di sinilah syarat ketat muncul. Aturan antideforestasi Uni Eropa (EUDR) dapat membatasi ekspor sawit meskipun tarif dihapus. Tarif murah tidak otomatis menaikkan ekspor jika petani dan perusahaan tidak memenuhi syarat ketertelusuran dan keberlanjutan. Selain itu, perjanjian belum berlaku: Parlemen Eropa diperkirakan menyetujui, Indonesia pun harus menuntaskan ratifikasi, dan penerapan dapat dimulai pada 2027.
Pintu pasar juga terbuka dua arah. Tarif sekitar 98 persen ekspor Uni Eropa ke Indonesia akan dihapus. Konsumen dan industri pengguna bisa diuntungkan, tetapi produsen dalam negeri akan menghadapi persaingan lebih ketat. Di sisi investasi, Uni Eropa sudah menjadi investor penting di sektor kimia, farmasi, properti, perhotelan, dan makanan. Indonesia berharap mendapat kepastian regulasi, alih teknologi, dan posisi lebih kuat dalam rantai pasok global.
Pada akhirnya, perjanjian ini memberi peluang, bukan jaminan. Seberapa besar Indonesia memetik hasilnya akan ditentukan oleh kesiapan standar, kualitas produk, dan reformasi di dalam negeri.(dkw/htw)




