Bacaini.ID, KEDIRI – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, pada Senin, 19 Januari 2026 mengejutkan publik. Hanya beberapa hari sebelumnya, Maidi baru saja menandatangani kerja sama strategis dengan Wali Kota Kediri untuk memperkuat sinergi pembangunan antar daerah.
KPK Amankan 15 Orang dan Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
KPK membenarkan bahwa tim penyidik menangkap 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun Maidi, dalam OTT yang digelar di wilayah Madiun. Dari jumlah itu, 9 orang, termasuk Maidi, dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam penindakan tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah, yang diduga berkaitan dengan praktik suap. Modus yang diselidiki antara lain terkait fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Maidi dan pihak lainnya sebelum menetapkan tersangka.
Gowes dengan Wali Kota Kediri
OTT terhadap Maidi terjadi hanya beberapa hari setelah berkunjung dan bersepeda atau gowes bareng dengan Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati pada Rabu, 14 Januari 2025. Mereka menyusuri sejumlah ruas Kota Kediri sebagai simbol kebersamaan sekaligus komitmen memperkuat kolaborasi antar daerah. Rute gowes diawali dari Balai Kota Kediri dan diakhiri di kawasan Sumber Jiput.
Kota Kediri dan Kota Madiun mengumumkan kerja sama strategis pada Selasa, 13 Januari 2026. Dalam pertemuan di Balai Kota Kediri, Vinanda Prameswati dan Maidi menandatangani kesepakatan terkait penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan potensi daerah, dan penguatan sektor ekonomi.
Kerja sama tersebut mencakup sejumlah bidang penting, antara lain, penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola birokrasi, pertukaran informasi dan komunikasi, pengembangan potensi pariwisata dan UMKM, kolaborasi sektor ekonomi sebagai prioritas utama, hingga program lingkungan seperti target zero waste dan zero kabel Kota Madiun pada 2027.
Kontras Antara Agenda Pembangunan dan Kasus Korupsi
Penangkapan Maidi menimbulkan respons publik yang beragam karena terjadi di tengah citra dirinya yang sebelumnya dikenal aktif menjalin kolaborasi antar daerah. Kerja sama Kediri–Madiun yang baru ditandatangani dianggap sebagai langkah maju dalam memperkuat integrasi pembangunan antarwilayah dengan karakteristik serupa.
Namun, terungkapnya dugaan korupsi berupa fee proyek dan penyalahgunaan dana CSR membuat perjalanan politik Maidi kembali dipertanyakan, terutama karena OTT ini dilakukan hanya beberapa hari setelah upaya intensif membangun citra kolaboratif antar pemerintah daerah.
Pemeriksaan Berlanjut di Jakarta
KPK memastikan bahwa pemeriksaan terhadap Maidi dan delapan orang lainnya dilakukan secara intensif di Gedung Merah Putih Jakarta. Status hukum mereka akan diumumkan setelah penyidik melakukan pendalaman, terutama terkait arah aliran dana dan dugaan keterlibatan pihak lain.
Sementara itu, dinamika kerja sama Madiun–Kediri diprediksi tetap berjalan, meski publik kini menanti bagaimana situasi hukum Maidi akan berdampak pada implementasinya.
Penulis: Hari Tri Wasono
Comments 1