Bacaini.ID, BLITAR – Gebrakan Rijanto dan Beky Herdihansah dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Blitar belum juga terlihat.
Indikator untuk membawa Blitar lebih berdaya dan berjaya sesuai janji politik yang didengungkan saat Pilkada 2024 belum juga nampak.
Yang terbaru soal polemik jalan rusak di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok yang ditolak warga lantaran dianggap tidak sesuai harapan.
Alih-alih memberi solusi riil. Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah melalui Dinas PUPR berjanji masih akan berkonsultasi ke Kementerian PUPR.
Koordinator Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Blitar Mujianto melihat tidak adanya planning jangka pendek, menengah dan panjang dalam pemerintahan Rijanto-Beky.
Yang berjalan saat ini terkesan sporadis dan masih bertujuan untuk kepentingan branding politik. Setidaknya itu yang terlihat di 100 hari pemerintahan.
“Harusnya ada planing jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Saya tidak melihat itu,” ujar Mujianto kepada wartawan Selasa (15/4/2025).
Mujianto mencontohkan soal birokrasi di tubuh pemerintah Kabupaten Blitar yang kata dia semestinya jadi plan jangka pendek Rijanto-Beky.
Ia belum melihat adanya penataan. Hingga kini masih ada beberapa jabatan OPD yang kosong atau diisi pejabat tidak sesuai, dan itu terkesan dibiarkan.
Contohnya PUPR dan Satpol PP. Pada sisi lain, Bupati Rijanto dan Wabup Beky Herdihansah tiba-tiba menyatakan tidak ada jual beli jabatan di pemerintahannya.
Ungkapan itu seolah mengisyaratkan pemerintahannya dalam situasi sarat dengan ancaman jual beli jabatan.
Sementara dalam pembahasan soal penataan birokrasi, informasinya Rijanto dan Beky lebih banyak melibatkan orang-orang pensiunan.
Para bekas ring satu tim sukses saat Pilkada. Suara mereka lebih didengar ketimbang staf ahli dan asisten yang satu bidang dan satu rumpun dengan OPD.
Padahal para pensiunan ini tidak masuk dalam struktur pemerintahan, dan berpotensi jadi benalu politik dalam pemerintahan Rijanto-Beky.
“Artinya gaya yang dipakai masih konvensional, tidak ada bedanya dengan pemerintahan sebelumnya,” terang Mujianto.
Dari pantauan yang ada, indikator gebrakan Rijanto-Beky untuk membawa Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya belum juga terlihat.
Yang berlangsung sementara ini hanya kegiatan bersifat seremonial, kunjungan sana-sini, silaturahmi sana-sini yang biasa dipersamakan dengan kegiatan gunting pita.
Sementara dalam memori publik masyarakat Kabupaten Blitar, Rijanto-Beky akan membawa perubahan lebih baik: Berdaya dan Berjaya untuk semua.
Terutama Wabup Beky yang dalam kampanye telah berjanji akan mewakafkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemakmuran masyarakat Blitar.
Bahkan selama menjabat wabup Blitar, Beky Herdihansah berjanji menghibahkan seluruh gajinya kepada masyarakat Kabupaten Blitar.
“Kalau tidak ada planning yang jelas (pendek, menengah dan panjang), semua janji tentang kemakmuran berpotensi hanya jadi isapan jempol,” tambah Mujianto.
Sementara itu, soal jalan rusak di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok yang ditolak warga, Pemerintahan Rijanto-Beky belum memiliki solusi jelas.
Kendati demikian Wabup Beky berjanji mencarikan solusi dari Kementerian PUPR. Artinya Pemkab Blitar tidak tinggal diam di tengah masalah keterbatasan anggaran.
“Pak Wabup sendiri akan ke Kementerian PUPR untuk mencarikan solusi,” ujar Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Blitar Hamdan Zulkifli Kurniawan kepada wartawan.
Penulis: Solichan Arif
