Bacaini.ID, TRENGGALEK – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Anas, melakukan kunjungan kerja ke Trenggalek untuk meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Keberadaan MPP menandai langkah penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital di daerah. MPP di Trenggalek dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik secara terintegrasi melalui platform online.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit sekaligus mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Menteri Menpan RB Azwar Anas mengapresiasi inisiatif Pemkab Trenggalek yang memanfaatkan gedung yang ada untuk MPP.
Menurutnya, keberadaan MPP bukan sekadar seremonial belaka, tapi harus benar-benar memberikan dampak positif terhadap indeks kepuasan dan pelayanan publik di daerah.
“Trenggalek memanfaatkan gedung yang ada, kami berharap keberadaan MPP bukan seremonial, ada indeks kepuasan dan indeks pelayanan. Intinya mengintegrasikan di dinas dengan sistem digital,” ujar Azwar Anas Selasa (20/8/2024).
Azwar Anas mengatakan MPP Trenggalek merupakan yang ke-231 di Indonesia yang telah diresmikan. Ia mengingatkan pentingnya pendekatan proaktif dari pemerintah daerah dengan cara “jemput bola” di desa dan kecamatan. Tujuannya agar MPP benar-benar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Mudah-mudahan dioptimalkan lagi, kalau semakin banyak pengunjung, ditambah lagi. Koreksinya harus ada label layanan biar bisa dilihat pengunjung,” ungkapnya.
Menpan RB juga menyoroti tren penggunaan MPP di berbagai daerah di Indonesia mengalami fluktuasi. Karenanya ia menginstruksikan pejabat setempat untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas layanan MPP.
Azwar Anas mengaku menerima laporan grafik penggunaan MPP tiap minggu yang menunjukkan dua kemungkinan alasan di balik tren penurunan, efisiensi pelayanan atau kurangnya pengunjung lantaran sudah mendapat layanan di tingkat desa atau kecamatan.
Sementara Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengatakan saat ini sudah ada 31 MPP di wilayah Provinsi Jawa Timur. Beberapa daerah juga sudah memiliki Cafe Pelayanan Publik yang tinggal ditingkatkan kualitas pelayanannya.
“Tadi kami bersama Pak Menteri mendapatkan tugas mengevaluasi dan monitoring, apakah MPP yang ada berjalan efektif atau justru mengalami penurunan,” tambahnya.
Penulis: Aby Kurniawan
Editor: Solichan Arif
