Bacaini.ID, JEMBER – Bacaini.id, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember akhirnya mengambil langkah konkret untuk mengurai kemacetan yang selama ini dikeluhkan warga di Kecamatan Puger. Melalui hasil audiensi bersama bupati, diputuskan adanya relaksasi jam operasional armada truk PT Imasco Asiatic yang menuju pabrik.
Camat Puger, Beny Ginting, menyebut kebijakan ini menjadi jalan tengah atas berbagai keluhan masyarakat, khususnya terkait antrean panjang truk di sepanjang Jalan Kasiyan Timur dan Kasiyan Barat.
“Awalnya armada hanya boleh masuk mulai pukul 16.00 sampai 06.00 pagi. Tapi sekarang direlaksasi, mulai pukul 10.00 pagi sampai 06.00 esok harinya,” ujarnya pada Senin (6/4/2026) sore.
Menurut Beny, pembatasan jam sebelumnya justru memicu penumpukan kendaraan. Ratusan truk terpaksa menunggu di pinggir jalan sebelum waktu operasional dibuka, sehingga mengganggu aktivitas warga dan pelaku usaha.
“Setiap hari itu ada sekitar 150 sampai 200 truk. Mereka harus antre sejak siang, nunggu jam 4 sore. Ini yang menyebabkan kemacetan dan menutup akses ke toko-toko serta UMKM,” jelasnya.
Ia menegaskan, kebijakan relaksasi ini bukan tanpa uji coba. Skema serupa telah diterapkan sebelumnya pada hari Minggu dan terbukti mampu mengurai kepadatan lalu lintas. “Hasil di lapangan kemarin, saat diterapkan dari jam 10 pagi, tidak ada antrean. Lalu lintas lancar, normal,” katanya.
Kebijakan ini rencananya mulai diberlakukan penuh dalam waktu dekat, dengan sistem evaluasi bertahap. Pemerintah akan terus memantau kondisi di lapangan untuk menentukan keberlanjutan kebijakan tersebut.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Jember, Akhmad Helmi Lukman, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan kompromi dari berbagai kepentingan, baik masyarakat maupun pelaku usaha.
“Hasil pertemuan tadi, Gus bupati sepakat untuk tidak 24 jam. Kita ambil jalan tengah dengan relaksasi, harapannya bisa saling memuaskan meskipun tidak semuanya,” ujarnya.
Helmi menyebut, relaksasi ini penting untuk diuji coba guna memastikan antrean dan kemacetan benar-benar bisa ditekan. Di sisi lain, pemerintah juga ingin memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan, termasuk bagi pedagang di sekitar lokasi.
“Harapannya tidak ada lagi kemacetan, ekonomi juga tetap berputar. Pengusaha ikan juga sempat minta normalisasi, tapi kita ambil jalan tengah sekitar 20 jam operasional,” katanya.
Ia menambahkan, pengawasan di lapangan akan diperketat dengan melibatkan lintas instansi, mulai dari TNI, Polri hingga Satpol PP. Selain itu, pihak perusahaan juga diminta mengatur jadwal armada secara disiplin.
“Semua akan turun mengawasi. Imasco juga harus menjadwal armadanya supaya tepat waktu,” tegasnya.
Meski demikian, Helmi memastikan bahwa opsi operasional penuh 24 jam tidak diambil, sejalan dengan aspirasi masyarakat dan keputusan bupati. “Akhirnya sepakat, tidak 24 jam,” pungkasnya.
Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menjadi solusi jangka pendek sambil menunggu perbaikan infrastruktur jalan dan evaluasi lanjutan di lapangan.(meg/ADV)
