Bacaini.ID, BLITAR – Hubungan mantan Bupati Blitar Rini Syarifah (Mak Rini) dengan pekerja media arus utama (wartawan) diungkap oleh mantan Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso.
Rahmat yang menerima award 2025 dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Blitar Raya Sabtu malam (24/5/2025) menyinggung hubungan Mak Rini dengan media yang dinilainya kurang hangat.
Menurut Rahmat Santoso, hubungan kepala daerah dengan media sebagai mitra semestinya bisa berjalan baik, dan itu tidak terlihat pada gestur kepemimpinan Mak Rini.
“Karena media adalah mitra Pemkab, sekaligus pilar keempat demokrasi di Indonesia yang punya peran strategis,” ujar Rahmat Santoso melalui saluran telepon Minggu (25/5/2025).
Rini Syarifah atau Mak Rini merupakan Bupati Blitar periode 2020-2025. Rahmat Santoso merupakan wabup Blitar yang mengundurkan diri karena mematuhi syarat ketentuan maju Pileg 2024.
Dari catatan awak media, pada awal hingga pertengahan pemerintahan, Mak Rini memiliki gaya komunikasi yang terkesan alergi dengan wartawan atau media.
Mak Rini nyaris selalu berusaha menghindari wawancara, termasuk door stop. Melalui birokrasi pemerintahan menyeleksi pertanyaan yang akan diajukan wartawan.
Alasan itu yang sempat menggerakkan sejumlah wartawan Blitar Raya yang tergabung dalam organisasi pers berunjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Blitar.
Mereka mendesak Mak Rini untuk tidak mengembalikan situasi pers di Blitar Raya seperti halnya pers di masa Orde Baru.
Dari rekam jejak pantauan di lapangan, gaya komunikasi Mak Rini kepada wartawan atau media yang sebelumnya tertutup berubah sedikit terbuka saat dipastikan maju kembali di Pilkada 2024.
Rahmat yang berlatar belakang praktisi hukum melihat posisi media massa sangat penting dan itu yang sepertinya kurang disadari Mak Rini.
Dari media bisa didapatkan informasi mengenai berbagai hal di Kabupaten Blitar. Sehingga sebagai pemimpin daerah, tidak hanya sekedar mendapatkan laporan dari anak buah atau ASN di jajarannya.
“Serta bisa turun langsung membantu masyarakat, jika membutuhkan bantuan. Apapun itu, serta menemui masyarakat yang hanya sekedar ingin berkeluh kesah menyampaikan masalah terkait Pemkab Blitar,” tambahnya.
Sementara pada acara pelantikan pengurus SMSI Blitar Raya Sabtu malam (24/5/2025) Rahmat Santoso menerima penghargaan Defender of Justice Who Loved By The People (Pembela Keadilan yang Dicintai Masyarakat).
Selama menjadi wabup Blitar, Rahmat yang juga menjabat Ketua Umum Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) dianggap banyak membantu masyarakat yang terlilit masalah hukum.
Pada malam penyerahan penghargaan dari SMSI, Rahmat tidak bisa hadir karena di waktu yang sama menghadiri acara pernikahan keponakan di Hotel Mulia, Jakarta.
Penerimaan penghargaan diwakili oleh Sutrisno Lede, politisi Partai Amanat Nasional (PAN). Melalui saluran telepon Rahmat Santoso meminta maaf karena tidak bisa hadir.
Ia menyampaikan terima kasih kepada SMSI Blitar Raya yang telah memberikan penghargaan.
Juga kepada Bupati Blitar Rijanto, Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba serta jajaran Forkopimda.
“Terima kasih atas apresiasinya, karena selama memimpin Blitar niat saya melayani dan membantu masyarakat terutama terkait masalah hukum,” pungkasnya.
Bupati Blitar Rijanto dalam sambutanya berharap kehadiran SMSI Blitar Raya dapat menjadi mitra strategis dalam memberikan informasi yang faktual dan mendidik.
Penulis: Solichan Arif
