Proyek Alun-Alun Kota Kediri Berhenti, Mirip RSUD Gambiran II

Bacaini.id, KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri resmi menghentikan renovasi Alun-alun. Dipastikan bangunan yang menjadi ikon Kota Kediri itu akan mangkrak dan menyisakan struktur yang belum jadi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri telah melayangkan surat putus kontrak dengan PT Surya Graha Utama - KSO Sidoarjo selaku pelaksana renovasi alun-alun. Sehingga seluruh proses pengerjaan bangunan dipastikan berhenti.

“Sudah keluar surat pemutusan kontrak (pada 30 November 2023), tapi klien kami tidak mau menerima keputusan sepihak dari Dinas PUPR dan akan melakukan upaya hukum,” kata Kuasa Hukum PT Surya Graha Utama – KSO Sidoarjo, G.M.R Santoso dikonfirmasi Bacaini.id, Senin, 4 Desember 2023.

Saat ini Santoso masih berunding dengan PT Surya Graha Utama - KSO Sidoarjo bersama tim hukum lainnya untuk melakukan perlawanan. Termasuk mempertanyakan administrasi yang belum jelas sampai surat putus kontrak dilayangkan.

Sesuai prosedur, seharusnya ada pertemuan dan pembicaraan antara kedua belah pihak sebelum memutuskan mengakhiri kerjasama. Termasuk pengecekan di lokasi pembangunan, sampai mana pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh kliennya.

“Soal administrasi belum ada pertemuan dua belah pihak. Seharusnya ada agenda untuk itu,” kata Santoso.

Proyek tidak bisa dilakukan tahun 2024……………

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Ashari mengkhawatirkan nasib proyek alun-alun yang dipastikan mangkrak. Berdasarkan rapat paripurna pengesahan APBD 2024 yang telah disepakati pemerintah dengan DPRD, renovasi alun-alun tidak tercantum dalam anggaran tahun depan.

“Dalam APBD Tahun 2024 belum ada kegiatan untuk melanjutkan pembangunan alun-alun. Sehingga satu-satunya peluang melanjutkan pembangunan di tahun 2025 mendatang,” kata Ashari.

Karena tak bisa direalisasikan, anggaran proyek alun-alun sebesar Rp17,9 milyar harusnya kembali kepada kas daerah sebagai SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Nilai itu di luar administrasi pembayaran kepada kontraktor yang sampai saat ini masih belum jelas.

Namun Ashari memastikan, SiLPA tersebut tidak serta merta bisa digunakan kembali untuk kelanjutan pembangunan alun-alun.

Bernasib sama dengan Gambiran II…….

Mandeknya proyek pembangunan besar bukan pertama kali terjadi di Kota Kediri. Sebelumnya sejumlah proyek sempat behenti di saat pergantian kepemimpinan.

Ketiga proyek ini adalah pembangunan jembatan Brawijaya senilai Rp66 milyar, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran senilai Rp234 milyar, dan pembangunan gedung perkuliahan Politeknik Kediri senilai Rp88 milyar.

Ketiganya merupakan proyek yang dicanangkan oleh Wali Kota Kediri Samsul Ashar dan tidak bisa dilanjutkan di era kepemimpinan Wali Kota Abdullah Abu Bakar karena persoalan hukum.

Meski setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran dalam APBD, tapi tidak pernah bisa menyelesaikan pembangunan. Hal ini mengakibatkan penyerapan anggaran pemerintah rendah hingga membuat SiLPA Kota Kediri menggunung setiap tahunnya.