Bacaini.ID, BLITAR – Produksi padi di Provinsi Jawa Timur pada periode Januari-Juli 2025 mencapai 9 juta ton GKP (Gabah Kering Panen). Melampaui produksi padi di Jawa Tengah.
Kata Erma Susanti, sebuah pencapaian yang perlu diapresiasi. Namun bagaimana dengan kesejahteraan petani?. Apakah berbanding lurus dengan kemakmuran petani?.
“Apakah produksi padi yang tinggi (Jawa Timur) juga menaikkan nilai tukar petani?,” kata Erma Susanti di Istana Gebang Kota Blitar.
Baca Juga: Peringati Hari Tani Nasional, Petani Blitar Siap Turun ke Jalan
Erma Susanti merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) periode 2024-2029.
Di dapil 7 (Kabupaten Blitar, Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung) perolehan suara Erma di Pileg 2024 diketahui yang tertinggi: 100.758 suara. Melampui rekan separtai dan lintas partai.
Di Kabupaten Blitar Erma Susanti meraup 40.077 suara. Di Kota Blitar 6.561 suara dan di Kabupaten Tulungagung sebanyak 26.194 suara.
Menurut Erma, percuma produktifitas tinggi jika nilai tukar petani masih rendah. Dukungan terhadap sarana produksi dan teknologi pertanian masih rendah.
Terutama sarana teknologi pertanian harus mendapat dukungan pemerintah. Mengingat saat ini harga buruh yang mahal jadi keluhan petani.
Kemudian juga harga bibit dan pupuk. Jika masih tinggi dan langka akan membuat petani tidak mendapat banyak keuntungan dari harga pokok penjualan (HPP).
Adanya kuantitas produksi padi yang bagus diharapkan bukan sekedar menjadi indikator keberhasilan. Namun juga harus dipakai untuk membaca nilai tukar petani.
“Nilai tukar petani apakah ada kenaikan?. Percuma juga kalau kuantitas tinggi tapi para petani masih rugi,” ungkap Erma.
Baca Juga: 9 Tuntutan Massa Petani Blitar di Hari Tani Nasional
Dalam kesempatan itu, timeline distribusi pupuk subsidi juga jadi sorotan. Khususnya soal keberadaan pupuk yang tidak hadir maksimal saat petani memasuki musim tanam.
Lucunya pupuk justru melimpah di saat musim tanam sudah berlalu. Akibatnya tidak terserap maksimal. Erma menyebut sebagai pelanggaran distribusi pupuk.
Ia juga berharap ada relokasi pupuk subsidi ke daerah-daerah yang memiliki tingkat produksi pangan lebih tinggi. “Kalau kelebihan pupuk bisa direlokasi,” terangnya.
Terkait kebijakan HPP Rp6500 dinilai sudah tepat dan harus terus dipertahankan. Menurut Erma Susanti ada 3 kunci tercapainya ketahanan pangan.
Baca Juga: Siapa Saja 7 Setan Desa Penindas dan Penghisap Kaum Tani?
Pertama, soal kuantitas produksi pangan yang dalam hal ini adalah padi. Yang kedua adalah kesejahteraan petani.
Seiring tingginya produktivitas pangan nilai tukar petani harus juga naik. Karena menjadi percuma jika petani masih merugi.
Yang ketiga adalah keberlanjutan. Ini, kata Erma terkait dengan cara memperlakukan lahan pertanian. Bagaimana membuat lahan pertanian tidak terus-terusan terbebani kimia.
Petani secara bertahap dan massif harus beralih ke sistem organik. Agar kesuburan tanah tetap bisa terjaga. “Karena pertanian tergantung pada alam,” paparnya.
Sementara terkait alat produksi petani berupa kepemilikan lahan, DPRD Provinsi Jawa Timur akan mengawal pelaksanaan reforma agraria.
Gugus Tugas di daerah harus difasilitasi. Kinerjanya didukung dan diawasi. Pelaksanaan UUPA tahun 1960, kata Erma merupakan manifestasi dari pelaksanaan konstitusi.
“Akan kita kawal terkait distribusi lahan sesuai dengan pelaksanaan UUPA Tahun 1960,” pungkasnya.
Seperti diketahui kehadiran Erma Susanti di Istana Gebang Kota Blitar dalam acara sosialisasi peran pemuda dalam membangun kemandirian pangan pertanian berkelanjutan.
Penulis: Solichan Arif
