Bacaini.ID, JAKARTA – Mabes Polri masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang menjadi pengguna akhir atau end user dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Kapolri menyebut mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu pengguna akhir hasil penyadapan tersebut.
Pendalaman itu dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang menerima atau memanfaatkan informasi hasil penyadapan. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, penyidik akan terus mengembangkan perkara tersebut melalui tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim,” kata Isir kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Selasa (17/11/2026).
Tim khusus tersebut dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin. Selain mengusut dugaan penyadapan ilegal, tim juga menangani pengembangan perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar. Isir mengungkapkan, pengembangan dugaan makar dalam kasus tersebut kini telah memasuki tahap penyidikan. “Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, Kapolri menyampaikan bahwa pengguna akhir atau end user dalam dugaan penyadapan tersebut adalah salah satu perwira tinggi Polri, yakni Listyo Sigit Prabowo.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak selain Presiden Prabowo. Mereka disebut mencakup kalangan menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Para tersangka diduga terlibat dalam penyadapan ilegal, akses tanpa izin, serta tindakan terkait alat bukti elektronik. Perkara ini masih dalam proses penanganan kepolisian.
Pendalaman terhadap kemungkinan adanya end user lain menjadi salah satu bagian penting untuk mengungkap secara utuh alur informasi hasil penyadapan, termasuk siapa saja yang diduga menerima dan memanfaatkannya.(htw)




