Bacaini.ID, KEDIRI – Fenomena politik dinasti dalam sistem tata pemerintahan Indonesia sudah terjadi sejak zaman kerajaan berabad silam. Praktik ini terjadi mulai level pusat hingga daerah dan cenderung merusak iklim demokrasi.
Pengamat ekonomi dan peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Dion Saputra Arbi mengatakan politik dinasti terekam dalam prasasti Yupa di Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur, yang menandakan warisan tahta kepemimpinan dari Aswawarman kepada anaknya Mulawarman.
“Praktik dinasti politik ini terus berlanjut pada masa kolonial, kemerdekaan hingga masa reformasi. Periodisasi dinasti politik semakin subur dari level pusat hingga level daerah hingga diterbitkannya otonomi daerah memungkinkan praktek dinasti politik ini terus subur hingga saat ini,” kata Dion Saputra dalam kolom opini https://www.cnbcindonesia.com/opini/20240830162115-14-567860/dinasti-politik-praktik-korupsi-dan-kemiskinan-di-indonesia
Dion menambahkan, praktik politik dinasti memiliki dampak yang cukup buruk, seperti rawannya praktik korupsi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, hingga penguasaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi.
Akan tetapi, praktik politik dinasti juga memiliki dampak positif, yaitu memastikan kontinuitas keberlanjutan kepemimpinan dengan kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya.
baca ini Profil Abdullah Abu Bakar Mantan Walikota Kediri Dua Periode Suami Bunda Fey
Studi yang dilakukan oleh Sujarwoto tahun 2015 dari Universitas Brawijaya menunjukkan praktik politik dinasti berdampak buruk terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di daerah dalam masa desentralisasi.
Studi yang meneliti dengan menggunakan Survei Sosial Ekonomi Indonesia (Susenas) tahun 2013 ini menunjukkan praktek politik dinasti signifikan terhadap peningkatan kemiskinan di kabupaten/kota di Indonesia.
Dengan demikian, meskipun memiliki beberapa keunggulan, praktek politik dinasti secara umum berdampak buruk bagi pembangunan kesejahteraan manusia.
Karena itu masyarakat dituntut lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin yang berkualitas, sehingga kepemimpinan di masa depan dirawat oleh publik yang memiliki cita-cita besar untuk membangun Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar dan maju. “Kepemimpinan Indonesia harus membuka ruang yang terbuka lebar bagi siapa saja yang memiliki kapasitas untuk mampu memimpin,” tulis Dion.
Penyebab Politik Dinasti……………….baca selanjutnya
