Bacaini.id, Jember– Rencana Pemerintah Kabupaten Jember mengajukan pinjaman daerah Rp786,573 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mendapat penilaian positif dari pengamat hukum publik.
Advokat dan konsultan hukum, Anasrul, menilai pembiayaan tersebut dapat menjadi strategi mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Namun, penilaiannya bertumpu pada asumsi kenaikan biaya konstruksi dan skema pengembalian pinjaman yang perlu diuji dalam pembahasan anggaran.
Dalam kajiannya terhadap rencana pembiayaan pembangunan Jember pada Rancangan APBD 2027, Anasrul menyebut belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp5,5 triliun. Sementara pendapatan daerah diperkirakan Rp4,5 triliun.
Selisih antara belanja dan pendapatan tersebut mencapai sekitar Rp1 triliun. Pemkab Jember menyiapkan SiLPA Rp200 miliar dan opsi pinjaman kepada PT SMI sebesar Rp786,573 miliar untuk mendukung pembiayaan daerah.
“Kebijakan mengambil pinjaman ini sama sekali bukan mencerminkan ketidakmampuan pengelolaan fiskal, melainkan sebuah strategi manajemen keuangan publik yang logis demi mempercepat pemerataan pembangunan. Seluruh dana pinjaman dialokasikan 100 persen untuk belanja modal produktif yang menghasilkan aset daerah, bukan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai atau operasional kedinasan,” ujar Anasrul Jumat (14/8/2026) sore.
Salah satu dasar penilaian Anasrul adalah perbandingan antara potensi kenaikan biaya konstruksi dan bunga pinjaman.
Berdasarkan kalkulasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jember per Juni 2026 yang dikutip dalam kajiannya, kenaikan harga sektor pekerjaan umum tercatat 2,22 persen per bulan atau setara 26,64 persen per tahun. Sementara bunga pinjaman PT SMI disebut sebesar 6 persen per tahun.
Anasrul memperkirakan penundaan pembangunan selama dua tahun dapat memicu pembengkakan biaya konstruksi hingga Rp474,703 miliar. Angka tersebut dibandingkan dengan total bunga pinjaman selama empat tahun yang diperkirakan sekitar Rp117,98 miliar.
Dari perbandingan itu, ia menghitung potensi efisiensi sekitar Rp356,71 miliar apabila pembiayaan diambil lebih awal.
“Ini menunjukkan bahwa dari sisi biaya waktu, mengambil pembiayaan sekarang lebih efisien dibandingkan menunda pengerjaan fisik,” katanya.
Namun, perhitungan tersebut merupakan hasil kajian dan simulasi yang disampaikan Anasrul. Besaran penghematan tetap bergantung pada realisasi kenaikan harga konstruksi, jadwal pencairan, bunga yang berlaku, serta pelaksanaan proyek.
Dalam rancangan penggunaan dana yang dipaparkan Anasrul, sektor infrastruktur mendapat porsi terbesar.
Sebanyak Rp400 miliar dialokasikan untuk perbaikan jalan kabupaten. Dana tersebut ditargetkan membenahi 527,68 kilometer jalan yang mengalami kerusakan.
“Ditargetkan untuk membenahi 527,68 kilometer jalan kabupaten yang mengalami kerusakan. Peningkatan kualitas jalan ini diestimasikan mampu menghemat beban logistik hasil panen warga hingga Rp54,75 miliar per tahun,” ungkapnya.
Selanjutnya, Rp200 miliar direncanakan untuk pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) bertenaga surya.
Program tersebut mencakup 12.400 titik PJU di 226 desa dan 22 kelurahan. Anasrul memperkirakan penerangan jalan dapat mendorong aktivitas ekonomi malam hari dengan potensi perputaran ekonomi UMKM mencapai Rp297,6 miliar per tahun.
Sementara Rp186,573 miliar lainnya dialokasikan untuk sektor kesehatan.
Dana itu direncanakan memperkuat dua rumah sakit daerah, yakni RSD dr. Soebandi sebesar Rp130 miliar dan RSD Balung Rp56,573 miliar.
Rencana pengembangan mencakup penambahan gedung, fasilitas 200 tempat tidur, serta modernisasi alat kesehatan.
Anasrul menyebut skema pinjaman dirancang dengan jangka waktu empat tahun, mulai 2027 hingga 2030. Menurutnya, skema tersebut ditujukan agar kewajiban pinjaman selesai pada 2030 dan tidak membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
Ia juga menyebut rasio kewajiban angsuran Pemkab Jember rata-rata berada di angka 3,65 persen, dengan posisi tertinggi 4,30 persen pada 2027. Angka itu dibandingkan dengan ambang batas rasio cicilan yang disebutnya maksimal 15 persen dari pendapatan APBD.
“Ini membuktikan bahwa kapasitas fiskal Jember sangat aman dan memadai,” tegasnya.
Namun, rasio cicilan dan kapasitas fiskal tersebut merupakan hasil simulasi yang disampaikan dalam kajian Anasrul. Kepastian kemampuan membayar tetap perlu dilihat dari proyeksi pendapatan, belanja wajib, serta kewajiban daerah lainnya.
Di tengah dinamika pandangan fraksi-fraksi DPRD Jember, Anasrul menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman.
Ia menyebut terdapat empat lapisan kontrol yang dirancang dalam skema pembiayaan tersebut. Pertama, pembentukan panitia khusus DPRD untuk mengevaluasi progres teknis dan memiliki hak menghentikan pencairan apabila pengerjaan tidak sesuai.
Kedua, pengawasan berkala oleh Inspektorat Daerah, BPKP Perwakilan Jawa Timur, dan BPK RI. Ketiga, dana disimpan pada rekening khusus PT SMI dan ditransfer secara bertahap berdasarkan persentase progres fisik pekerjaan.
Keempat, akses data real-time, transparansi RAB, serta pelibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan proyek.
“Keputusan ini pada akhirnya adalah pilihan demi masyarakat. Melalui persetujuan DPRD dan pengawasan ketat seluruh elemen, pembiayaan ini menjadi instrumen efisien untuk membawa akselerasi pembangunan Kabupaten Jember,” tandasnya.
Rencana pinjaman Rp786,573 miliar tersebut masih berkaitan dengan pembahasan Rancangan APBD 2027 dan skema pembiayaan daerah.
Penilaian Anasrul menjadi salah satu pandangan yang mendukung rencana pembiayaan Pemkab Jember. Namun, keputusan akhir tetap memerlukan pembahasan dan persetujuan sesuai mekanisme anggaran serta ketentuan perundang-undangan.
Di sisi lain, sejumlah fraksi DPRD Jember sebelumnya menyampaikan pandangan berbeda terhadap rencana pinjaman tersebut. Karena itu, pembahasan tidak hanya menyangkut manfaat pembangunan, tetapi juga kepastian pengembalian, beban APBD, dan mekanisme pengawasan penggunaan dana. (meg/adv)
