Poin Penting:
- Pengalihan isu disebut sudah digunakan sejak era Presiden Soekarno melalui isu Pembebasan Irian Barat untuk mengalihkan perhatian dari memburuknya ekonomi Indonesia.
- Pada 1963, Soebandrio kembali memainkan strategi konfrontasi Ganyang Malaysia dengan melibatkan kelompok paramiliter binaan BPI.
- BPI menjadi bagian penting sejarah intelijen Indonesia sebelum akhirnya dibubarkan setelah Soebandrio ditangkap dan diadili terkait peristiwa G30S.
Bacaini.ID, KEDIRI – Pengalihan isu oleh pemerintah ternyata bukan praktik politik baru di Indonesia. Sejarah pengalihan isu di Indonesia sudah terjadi sejak era Presiden Soekarno. Strategi politik era Soekarno tersebut pernah digunakan Menteri Luar Negeri sekaligus Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) Soebandrio melalui isu Pembebasan Irian Barat dan konfrontasi Ganyang Malaysia. Langkah yang diambil sebagai upaya mengalihkan perhatian masyarakat dari memburuknya kondisi ekonomi nasional.
Isu Pembebasan Irian Barat 1962 dihembuskan Soebandrio untuk ‘menutupi’ situasi perekonomian Indonesia yang memburuk. Digunakannya isu Pembebasan Irian Barat tersebut untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kegagalan ekonomi pemerintahan Bung Karno.
“Isu tersebut menjadi pengalih perhatian masyarakat dari kegagalan ekonomi pemerintahan Soekarno,” demikian dikutip Bacaini.id dari buku Prajurit-prajurit di Kiri Jalan Rabu (4/11/2026).
Pengalihan isu kembali dipakai setahun berikutnya. Soebandrio menghembuskan isu konfrontasi dengan Malaysia atau Ganyang Malaysia 1963. Mengetuai Badan Pusat Intelijen (BPI), Soebandrio membina sekelompok orang Tionghoa menjadi paramiliter. Dibantu Brigjen Sutarto, sekitar 10 orang dikirim dan dilatih di Bogor.
Sepuluh orang tersebut kemudian bergabung dengan enam puluh orang Tionghoa lain di perbatasan Kalimantan Barat – Malaysia. Paramiliter ini diurus oleh orang BPI alumni Saipan dan diberi nama Pasukan Chusus atau Passus. Mereka menjadi inti dari Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS) yang tiga tahun berikutnya melakukan serangan bersenjata ke Serawak.
“BPI juga menangani pelarian politik dari Malaysia,” demikian dikutip dari Prajurit-prajurit di Kiri Jalan.
Dalam proyek pengalihan konfrontasi dengan Malaysia atau Ganyang Malaysia, menyusup ke wilayah Malaysia menjadi bagian dari serangan. Pasukan binaan BPI ini oleh beberapa tentara reguler dituduh sebagai prajurit bayaran.
Pada saat yang sama BPI dianggap dekat dengan orang-orang kiri, meskipun tidak memperlihatkan afiliasinya secara vulgar. BPI mengarahkan dukungan politiknya kepada Bung Karno dan juga secara tidak langsung kepada Partai Komunis Indonesia (PKI).
BPI merupakan cikal bakal Badan Intelijen Negara (BIN) yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Intelijen (BKI). Perubahan nama BKI menjadi BPI berlangsung pada 10 November 1959. Seiring dengan ditangkap dan diadilinya Soebandrio terkait peristiwa G30S, BPI dibubarkan. (sa/edt)
