Bacaini.id, KEDIRI – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) lakukan survei terhadap 46 kelurahan di Kota Kediri. Kegiatan ini dilakukan untuk pembaharuan baseline Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Kediri.
Melibatkan 12 petugas, survei telah berlangsung sejak 15 Mei yang terus berlanjut hingga 15 Juli 2023 mendatang. Plt. Kepala DPKP Kota Kediri, M. Ferry Djatmiko memaparkan bahwa survei terakhir telah dilaksanakan pada 2021 lalu yang kemudian dibakukan dalam SK Walikota Kediri Nomor 188.45/254/419.033/2022.
Berdasarkan surat keputusan tersebut, diketahui luasan kumuh di Kota Kediri sebesar 535,78 ha, kemudian mengalami penurunan sebesar 311,84 ha. Pada tahun 2022 sisa luasan wilayah kumuh di Kota Kediri tersisa 223,94 ha.
“Dari data terakhir tersebut makanya kita update mana saja kawasan kumuh sekaligus melakukan pembaharuan database,” kata Ferry, Jumat, 16 Juni 2023.
Dijelaskan pula bahwa penurunan kawasan kumuh tersebut disebabkan karena adanya intervensi pada Prodamas Plus yang banyak menyasar pada bidang infrastruktur lingkungan dan drainase. Untuk metode survei yang dilakukan, pihaknya menggali informasi melalui audiensi bersama ketua RT sesuai dengan indeks indikator kumuh sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/2018 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
“Ada beberapa kelurahan yang memfasilitasi, mengundang RT dan dilakukan wawancara oleh tim survei terkait apa saja yang bermasalah, lalu kita data. Seperti hari ini yang kami lakukan di Kelurahan Ngronggo,” sebutnya.
Melalui kegiatan tersebut dirinya berharap agar DPKP Kota Kediri memiliki data terbaru tentang kawasan kumuh yang ada di Kota Kediri serta pembaharuan data terbaru R0 (data dasar) yang ke depannya akan digunakan sebagai data dasar Review Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) pada masing-masing kelurahan.
“Data tersebut nanti arahnya sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan di masing-masing kelurahan, tinggal kita tindaklanjuti,” imbuhnya.**
