Bacaini.id, TRENGGALEK – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menegaskan bahwa kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) harus berdampak nyata terhadap efisiensi anggaran daerah. Ia menolak jika WFH hanya menjadi perubahan pola kerja tanpa memberikan penghematan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Bupati yang akrab disapa Mas Ipin itu, kebijakan WFH yang didorong pemerintah pusat bertujuan untuk menghemat konsumsi energi di tengah kenaikan harga. Namun, tujuan tersebut harus dibuktikan melalui penurunan belanja operasional pemerintah.
“Kalau kuncinya efisiensi, buat apa WFH kalau struktur APBD-nya tidak berubah. Harus ada penghematan nyata,” tegasnya.
Mas Ipin menjelaskan, secara sederhana jika WFH diterapkan satu hari dalam seminggu, maka dalam satu bulan terdapat sekitar empat hari kerja dari rumah. Dengan asumsi total hari kerja sekitar 25 hari, maka potensi efisiensi bisa mencapai 20 persen.
Ia pun meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menghitung secara rinci dampak penghematan tersebut, mulai dari biaya listrik, perjalanan dinas, hingga konsumsi harian kantor.
“Saya akan minta simulasi, apakah biaya listrik bisa turun 20 persen, perjalanan dinas turun 20 persen, makan minum juga turun 20 persen. Kalau tidak bisa, ya untuk apa WFH,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hasil efisiensi tersebut nantinya akan dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas.
Selain tetap menjaga pembangunan infrastruktur, dana hasil penghematan juga akan disiapkan sebagai cadangan darurat.
Dana tersebut, kata dia, penting untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga serta membantu masyarakat melalui program sosial.
“Kita bisa gunakan untuk bantuan sosial, subsidi, atau kebutuhan mendesak lainnya,” jelasnya.
Meski kebijakan WFH mulai berlaku per 1 April, Mas Ipin menegaskan implementasinya di Trenggalek akan dilakukan setelah ada komitmen dari seluruh OPD terkait target efisiensi.
Ia juga menepis anggapan bahwa WFH akan memperpanjang waktu libur ASN.
Penentuan hari pelaksanaan akan diatur agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Bukan soal harinya, tapi soal hasilnya. Kalau WFH, ya harus ada penghematan yang jelas,” pungkasnya.
