Bacaini.ID, TRENGGALEK – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menegaskan pentingnya integrasi data dari tingkat desa hingga pusat guna memastikan program bantuan sosial tepat sasaran.
Hal itu disampaikannya saat mendampingi kunjungan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Kabupaten Trenggalek.
Menurut Mas Ipin, meski pengelolaan data dilakukan secara terpusat, proses pengumpulan dan validasi tetap bertumpu pada daerah. Karena itu, sinkronisasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi pekerjaan rumah utama.
“Data itu terpusat tapi terkompilasi di daerah. PR kita bagaimana data ini bisa terintegrasi dengan pusat. Kita sudah berkoordinasi dengan BPS dan menyiapkan Posko GERTAK agar sistemnya bisa langsung terhubung,” ujarnya.
Ia menjelaskan, di tingkat desa, pemerintah telah meminta setiap kepala desa mengoptimalkan peran operator desa untuk mengelola dan memperbarui data secara berkala. Hal ini penting mengingat kondisi sosial masyarakat yang terus berubah.
“Strata sosial itu dinamis, bisa berubah setiap saat. Karena itu, data harus terus diperbarui,” tegasnya.
Mas Ipin juga menyoroti masih ditemukannya warga lanjut usia yang belum memiliki KTP saat dirinya turun langsung ke lapangan. Kondisi tersebut dinilai berisiko karena masyarakat yang tidak terdata otomatis sulit mengakses bantuan sosial.
Sebagai solusi, Pemkab Trenggalek mengintensifkan layanan perekaman administrasi kependudukan melalui program “Mening Deh” yang digelar rutin setiap pekan.
“Kalau belum terdata, pasti berisiko tidak mendapatkan bantuan. Maka layanan perekaman kita masifkan,” jelasnya.
Selain itu, ia mengungkapkan persoalan lain terkait ribuan warga penerima bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat yang dinonaktifkan.
Sebagian besar dari mereka merupakan penderita penyakit kronis yang sangat bergantung pada layanan kesehatan.
Pemerintah daerah saat ini berupaya melakukan intervensi bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu mengaktifkan kembali KIS tersebut.
Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri.
“Kalau semua dibebankan ke BAZNAS tentu tidak akan cukup. Harapannya, dengan pemutakhiran data melalui DTSEN, persoalan ini bisa segera teratasi,” ungkapnya.
Mas Ipin optimistis, dengan pembaruan data yang berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, perlindungan sosial bagi masyarakat Trenggalek dapat semakin merata dan tepat sasaran.(Abi/ADV)
