Langkah Universitas Gadjah Mada (UGM) menjalin kerja sama riset senilai Rp 40 miliar dengan Kementerian Pertanian seperti petir di siang bolong. Kontrak itu diteken dua pekan usai tiga pejabat negara diusir dari kampus oleh mahasiswa UGM.
Peristiwa pembubaran diskusi yang diikuti pengusiran narasumber oleh mahasiswa pada Senin malam, 15 Juni 2026 menjadi sejarah kelam dunia intelektual tanah air. Dengan brutal, sekelompok mahasiswa membubarkan diskusi yang dihadiri Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Insiden itu menjadi rangkaian gelombang protes mahasiswa UGM kepada pemerintah atas situasi nasional yang terjadi. Mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardiyanto menjadi salah satu ikon perlawanan mahasiswa yang aktif menggalang perlawanan kepada pemerintah.
Belum seumur jagung aksi mahasiswa UGM bergolak, perlawanan balik dari civil society terjadi. Panji Pragiwaksono salah satunya. Komika yang dikenal kritis pada pemerintah ini dengan lantang menyebut aksi mahasiswa UGM yang membubarkan dialog dan mengusir tiga pejabat negara sebagai tindakan bar-bar.
Sementara aksi dan manuver Tiyo Ardianto yang menebar hinaan kepada presiden Prabowo Subianto “dijungkirbalikkan” Rocky Gerung. Tiyo dinilai bodoh dengan narasinya yang tidak mencerminkan intelektualitas berpikir, dan justru menjadi gerakan hasutan atau demagogik.
Drama perlawanan UGM ini ditutup dengan langkah Rektorat UGM yang tampil santai menandatangani kerja sama dengan Kementerian Pertanian, dimana Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pernah diusir dari kampusnya.
Kerja sama senilai Rp 40 miliar yang mereka teken bukan angka kecil. Kontrak ini membawa janji kemajuan, tapi juga risiko legitimasi.
UGM selalu dikenal sebagai kampus rakyat, tempat lahirnya pemikiran kritis dan gerakan sosial. Namun sejarah juga mencatat, kampus besar sering kali tergoda untuk berdamai dengan kekuasaan demi stabilitas dan fasilitas. Di sinilah ujian moral UGM sesungguhnya, tetap menjadi ruang bebas berpikir, atau menjadi mitra yang jinak bagi pemerintah?
Penulis: Hari Tri Wasono*
*)Editor Bacaini.ID
