Bacaini.id, KEDIRI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi di Kediri. Salah satu modus yang kerap digunakan adalah setoran fee proyek kepada kepala daerah.
Jaksa Penuntut Umum Direktorat Penuntutan KPK, Wawan Yunarwanto mengatakan lembaga anti rasuah banyak menerima laporan atau pengaduan masyarakat tentang tindak pidana korupsi di Kediri. “Pengaduan dari masyarakat banyak sekali,” kata Wawan dalam podcast Hurry Up di channel YouTube bacaini official yang diunggah Kamis, 19 Mei 2022.
Namun tidak semua pengaduan masyarakat (dumas) tersebut bisa ditindaklanjuti oleh KPK. Mereka akan menyeleksi laporan yang masuk, apakah bisa ditindaklanjuti dengan penyelidikan atau tidak.
KPK sendiri menetapkan beberapa syarat terhadap laporan yang masuk. Diantaranya melengkapi dengan alat bukti yang cukup, menguraikan tindak pidana korupsi yang terjadi, serta memenuhi kelayakan untuk diproses sesuai UU KPK.
“Kami juga akan memilah apakah kasus itu menjadi bagian KPK atau masuk dalam wewenang kejaksaan atau kepolisian. Jadi tidak semua kasus bisa kami tindak lanjuti,” kata Wawan.
Selain laporan masyarakat, KPK juga bisa melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri. Misalnya dari pengembangan kasus yang ditangani hingga menemukan tindak pidana baru.
Jaksa kelahiran Kota Kediri ini juga mengungkapkan modus korupsi yang dilakukan para pejabat, terutama kepala daerah. Paling banyak adalah tindak pidana suap yang diterima walikota atau bupati berupa fee proyek.
“Rata-rata leading sectornya dari PU (Dinas Pekerjaan Umum). PU ini yang paling besar mengelola fee-fee proyek yang akan disetorkan kepada walikota atau bupati,” kata Wawan.
Modus paling sering yang pernah dibongkar Wawan adalah sindikasi kepala daerah dengan rekanan. Biasanya kepala daerah akan mempercayakan tim khusus untuk mengatur proses lelang di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Caranya, tim itu akan mengajukan beberapa perusahaan sebagai peserta lelang. Namun dari sekian perusaaan yang didaftarkan, hanya satu perusahaan yang dipersiapkan dengan baik kelengkapan dokumen persyaratannya. Sehingga secara otomatis perusahaan tersebut akan keluar sebagai pemenang tender. Perusahaan inilah yang nantinya akan memberikan fee proyek kepada kepala daerah.
Penulis: HTW
Tonton video:
Comments 2