Bacaini.ID, KEDIRI – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan publik setelah sejumlah kebijakan dan pernyataan pejabatnya memicu kontroversi. Sejak awal 2026, lembaga yang menjadi tulang punggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini berulang kali dikritik terkait pengelolaan anggaran, prioritas belanja, hingga cara komunikasi kepada publik.
Polemik Pengadaan Motor Listrik
Kontroversi pertama mencuat setelah beredarnya video viral yang memperlihatkan ribuan sepeda motor listrik berlogo BGN tersimpan di gudang. Publik mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan tersebut di tengah fokus pemerintah pada pemenuhan gizi anak melalui program MBG.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pengajuan anggaran pembelian motor listrik dan komputer operasional oleh BGN pernah ditolak Kementerian Keuangan karena dinilai tidak sejalan dengan prioritas utama program, yakni belanja makanan. “Tahun lalu sempat kami tolak untuk beli motor dan komputer karena fokus utama seharusnya ke makanan,” ujar Purbaya pada April 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana kemudian memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut menggunakan anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah sulit dijangkau. Dadan juga membantah klaim jumlah unit mencapai 70.000, dengan menyebut realisasi pengadaan baru sekitar 21.801 unit dari total 25.000 unit yang direncanakan.
Meski demikian, polemik berlanjut hingga DPR menyatakan akan memanggil BGN untuk meminta penjelasan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Pemerintah akhirnya memastikan tidak ada lagi alokasi pembelian motor listrik BGN pada tahun anggaran 2026.
Anggaran EO Rp113 Miliar Dipertanyakan Publik
Sorotan berikutnya datang dari terungkapnya penggunaan anggaran sekitar Rp113 miliar oleh BGN untuk membayar jasa Event Organizer (EO). Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) menunjukkan dana tersebut tersebar dalam 31 paket pekerjaan yang dikerjakan oleh 16 perusahaan EO, yang memicu pertanyaan publik soal urgensi belanja tersebut dibandingkan program perbaikan gizi langsung.
Menanggapi kritik yang meluas di media sosial, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa penggunaan jasa EO merupakan kebutuhan strategis karena BGN masih dalam tahap awal pembentukan organisasi dan belum memiliki sumber daya internal yang memadai. Menurutnya, EO diperlukan untuk kegiatan sosialisasi nasional, kampanye publik, dan bimbingan teknis yang berskala besar dan kompleks.
BGN juga menegaskan bahwa pelibatan pihak ketiga justru memudahkan proses audit dan akuntabilitas karena seluruh kegiatan terdokumentasi secara sistematis. Meski klarifikasi telah disampaikan, sebagian kalangan tetap menilai belanja EO dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan kesan seremonial dan tidak populis di tengah tantangan gizi nasional.
Pernyataan Pejabat BGN yang Menuai Kontroversi
Di luar isu anggaran, BGN juga menuai kritik akibat sejumlah pernyataan pejabatnya, khususnya Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang. Pernyataannya pada sejumlah forum dan kejadian kerap dianggap memicu polemik.
Salah satu yang kembali disorot terjadi saat kasus dugaan keracunan menu MBG di Duren Sawit, Jakarta Timur, yang menimpa 72 siswa. Nanik menyatakan bahwa SPPG setempat belum memenuhi standar operasional prosedur, termasuk kondisi dapur dan instalasi pengolahan air limbah. Pernyataan tersebut menuai perdebatan karena dianggap mencerminkan lemahnya pengawasan internal BGN sebelum program dijalankan.
Selain itu, jejak pernyataan Nanik pada 2025 kembali viral, ketika ia menyamakan kritik dari sebagian ahli gizi terhadap pejabat BGN dengan “buzzer” dan menyebutnya sebagai penghalang program presiden. Ucapan tersebut kala itu memicu reaksi keras dari kalangan profesional gizi dan publik luas, yang menilai komunikasi pejabat BGN kurang sensitif dan kontraproduktif.
Tantangan Kepercayaan Publik
Rentetan kontroversi tersebut menempatkan Badan Gizi Nasional dalam posisi sulit di mata publik. Di satu sisi, BGN mengemban tugas strategis untuk mendukung visi pemerintah dalam memperbaiki kualitas gizi generasi muda. Namun di sisi lain, kebijakan anggaran dan cara komunikasi yang dinilai tidak populis berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat.
Sejumlah pengamat menilai, ke depan BGN perlu memperkuat transparansi, memperjelas prioritas belanja, serta membangun komunikasi publik yang lebih inklusif agar tujuan besar program Makan Bergizi Gratis tidak terganggu oleh polemik non-substantif.
Penulis: Hari Tri Wasono
